Connect with us

PARLEMEN

Pendukung Moeldoko Mulai Rontok, Kubu KLB Cabut Gugatannya

Published

on

JAKARTA – Pendukung Moeldoko mulai rontok, kubu KLB mencabut telah mugatannya. Di mana ajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pelaksanaan sidang gugatan Perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT antara pihak Pro KLB Deliserdang (Penggugat) dengan Menkumham (Tergugat) dan DPP Partai Demokrat (Tergugat II Intervensi), Kamis (23/9/2021) kemarin.

Penundaan ini disebabkan Penggugat, Yosef Benediktus Badeoda, yang sebelumnya bergabung dengan pihak KSP Moeldoko secara tiba-tiba mencabut gugatannya sesaat sebelum sidang Pengadilan TUN dimulai.

Hal ini terungkap ketika diawal sidang Ketua Majelis Hakim, Bambang Soebiantoro menyampaikan adanya surat dari Yosef sebagai Penggugat yang mencabut Surat Kuasa kepada Pengacaranya, sekaligus mundur sebagai Penggugat dari Perkara ini.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Bung Yosef yang telah mencabut gugatannya siang tadi.

“Ini adalah bentuk kepeduliannya terhadap masa depan Partai Demokrat dan komitmennya terhadap demokrasi di Indonesia,” kata Bambang.

Bambang melanjutkan, hal ini patut dicontoh oleh para peserta KLB ilegal lainnya yang masih merasa dirinya kader dan mengaku ingin membesarkan partai.

“Kalau merasa dirinya kader tapi terus mengganggu, justru harus dipertanyakan kekaderannya,” tegas mantan Pimpinan KPK ini.

Kelanjutan Sidang PTUN

Bambang Widjojanto juga menyebutkan bahwa dengan adanya pencabutan gugatan ini sudah sepatutnya Majelis Hakim mengambil sikap untuk mempertimbangkan kelanjutan dari gugatan tersebut.

“Alasannya, gugatan ini mereka ajukan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri sehingga jika ada salah satu Penggugat yang mundur semestinya gugatan otomatis gugur“ Jelas Bambang Widjojanto.

Terkait agenda persidangan selanjutnya, Heru Widodo yang juga Anggota Tim Hukum Demokrat menjelaskan, sidang lanjutan perkara ini akan dilaksanakan pada hari Senin 27 September 2021, dimana Majelis Hakim akan mendengarkan sikap dari Para Pihak sehubungan pencabutan Surat Kuasa dan Gugatan ini.

“Kita lihat sikap Majelis pada sidang selanjutnya, apakah dengan pencabutan gugatan ini Perkara ini akan dilanjutkan atau digugurkan?”

“Namun yang terpenting, sekali lagi terimakasih Bung Yosef, mudah-mudahan hal ini juga dapat menginspirasi Penggugat lainnya, demi demokrasi dan kepastian hukum di Negeri kita,” pungkas Heru. (Hs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARLEMEN

Segera Anulir Penetapan UMK, Sekjen PKS: Pemerintah Harus Patuh!

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta pemerintah harus segera menganulir penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK pasca ditetapkan hasil uji materi UU Cipta Kerja oleh MK. Bagi Habib Aboe, menganulir penetapan UMK sebuah kewajiban.

“Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah paska Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian UU Cipta Kerja adalah menganulir penetapan UMK. Hal ini sejalan dengan amar putusan yang telab ditetapkan oleh MK,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Sabtu (27/11/2021).

Habib Aboe menyampaikan, salah amar putusan MK adalah penangguhan kebijakan strategis terkait UU Cipta Kerja. Dimana amar putusan MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tentu ini wajib dipatuhi dan segera dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Ketua MKD DPR RI ini, UMK adalah kebijakan strategis dan berdampak luas sebagaimana dimaksudkan oleh MK, karenanya kebijakan UMK ini harus dianulir.

“Karena UMK 2022 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Dimana aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” jelas Habib Aboe.

Ia menegaskan, pada satu sisi penetapan UMK dengan PP tersebut mendapat penolakan yanv masif dari buruh. Sedangkan pada sisi yang lain legal standing penetapan UMK tersebut dianggap MK tidak konstitusional.

Oleh karenanya, lanjut Anggota Komisi III DPR RI ini, pemerintah wajib patuh terhadap putusan MK tersebut, agar tidak menggunakan Perhitungan UMK 2022 menggunakan PP 36 Tahun 2021.

“Tentunya, seharusnya jika mengikuti amar putusan MK, pemerintah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 untuk menetapkan UMK 2022,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

PARLEMEN

Hermanto: Maggot Pakan Mampu Turunkan Biaya Produksi Ternak

Published

on

BATUSANGKAR – Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyempatkan bertemu dengan petani Kabupaten Tanah Datar guna mensosialisasikan manfaat maggot dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akselerasi Ekspor Budidaya Maggot di Hotel Emersia, Batusangkar, Sabtu (20/11/2021). Ia berharap ada dari peserta kegiatan ini kelak menjadi eksportir maggot.

“Maggot itu berasal dari salahsatu jenis ulat. Banyak orang jijik saat melihat ulat. Tapi kini yang terlihat jijik itulah yang kita kelola menjadi intan permata,” ujar Hermanto dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.

Maggot, jelasnya, memiliki multifungsi. Maggot merupakan alternatif pakan ternak yang kaya protein. “Penggunaan maggot sebagai pakan mampu menurunkan biaya produksi ternak,” ucap legislator dari FPKS DPR RI ini.

Maggot, lanjutnya, mampu mengurai limbah organik menjadi pupuk organik. “Ini berarti maggot berperan aktif dalam kelestarian lingkungan dan berkontribusi menyuburkan tanaman,” papar Hermanto.

Dengan demikian, katanya, budidaya maggot tidak sulit. Bahan bakunya berupa sampah organik, murah dan mudah didapat. “Kesuksesan dalam budidaya maggot tergantung kedisiplinan kita. Disiplin mengumpulkan sampah organik,” tutur Hermanto.

Dengan sentuhan sains, mengelola sampah maka memanen maggot. “Mengubah barang yang semula tidak bermanfaat menjadi bermanfaat dan menghasilkan uang,” pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Kegiatan bimtek terselenggara atas kerjasama Badan Karantina Pertanian dengan Komisi IV DPR. Hadir dalam kegiatan ini Koordinator Keamanan Hayati Hewani Sri Endah Ekandari, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Iswan Haryanto, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Tanah Datar Nusirwan serta 3 tokoh setempat Adib Fadil, Firdaus Agus dan Ade Raunas. (Joko)

Continue Reading

PARLEMEN

DPR Sayangkan Kembali Terjadi Kebakaran Tangki Pertamina

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yulinani Paris menyayangkan peristiwa kebakaran Tangki Pertamina, Cilacap Jawa Tengah.

“Terlalu sering kebakaran. Kami akan panggil Pertamina untuk mendapat penjelasan detil kebakaran ini. Apakah di kilang atau di bagian lain,”ujar Andi Yuliana Paris dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Sabtu (12/11).

Politisi dari Fraksi PAN ini kembali menambahkan, harus ada audit forensik terhadap kelayakan alat. Termasuk menanyakan apakah semua alat di Kilang- Kilang memang rawan terhadap petir.

Sebagaimana diketahui telah terjadi kebakaran tangki Pertamina di Cilacap pada Sabtu (13/11) pukul 19.15 WIB. Konon, tangki 36T102 berisi Pertalite dengan level tangki 15,9 meter versus maximal level 20 meter atau sekitar volume 31.000 KL versus maximal 39.000 KL. (Ayu)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending