Connect with us

RAKYAT

Penghapusan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua Perlu Dilakukan untuk Gerakan Ekonomi Rakyat

Published

on

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto mengungkapkan, Fraksi PKS (FPKS) DPR RI mengajukan kepada Pemerintah 3 resep agar daya beli rakyat menguat sekaligus meringankan beban hidup rakyat. Tiga resep tersebut adalah penghapusan pajak kendaraan bermotor roda dua, surat ijin mengemudi berlaku seumur hidup dan pembebasan kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak pribadi berpenghasilan sampai Rp. 8 juta per bulan.

“Tiga hal tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada Pemerintah dalam Pemandangan Umum FPKS DPR RI terhadap keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2021 beserta nota keuangannya,” ujar Hermanto.

Penghapusan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor roda dua, jelasnya, perlu dilakukan agar masyarakat miskin dan rentan yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari alat mata pencaharian hidup tidak terbebani setiap tahun mengurus dan membayar pajak tersebut.

“Hal ini perlu dilakukan sebagai insentif kepada masyarakat kecil dan berpenghasilan rendah yang pada umumnya menjadikan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari alat untuk mencari penghasilan hidup,” paparnya.

“Berkurangnya PAD dari pajak tersebut bisa ditutup dengan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat terutama dari pajak pertambahan nilai,” ucapnya.

Sedangkan pemberlakuan SIM seumur hidup dalam upaya mengurangi beban ekonomi, waktu dan tenaga.

“Namun pemberlakuan ini dapat dievaluasi jika pemilik SIM melakukan pelanggaran lalu lintas berat sehingga SIM dapat dicabut. Yang bersangkutan bisa mengajukan SIM baru dengan terlebih dahulu menempuh ujian sebagaimana peraturan yang berlaku,” tutur Hermanto.

Adapun pembebasan kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak pribadi berpenghasilan sampai Rp. 8 juta per bulan, selain untuk mengatasi rendahnya daya beli dan mengurangi beban kesulitan hidup perlu dilakukan karena banyak pertimbangan lain.

“Pertimbangan lain tersebut antara lain: sebagai stimulus fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi stagnan, kenaikan PTKP belum cukup mendongkrak daya beli masyarakat dan besarnya jumlah kaum muda berpenghasilan rendah yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan,” papar Hermanto.

“Meskipun kebijakan ini akan berdampak pada penurunan penerimaan PPh, namun disisi lain merupakan potensi daya beli yang dapat meningkatkan kontribusi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Potensi kehilangan penerimaan PPh sangat mungkin dikompensasi oleh peningkatan pajak pertambahan nilai,” pungkas legislator dari dapil Sumbar I ini. (Joko)

RAKYAT

Dolfi Leslessy Terpilih Sebagai Ketua Pada Mubes ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil

Published

on

Namlea – Musyawarah Besar Ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dengan mengusung tema “Transformasi Digital Pendidikan Anak-Anak Adat”. Acara tersebut digelar di Asrama KAT Jalan Baru Pandopo Wakil, Selasa (14/06/2022). (lebih…)

Continue Reading

RAKYAT

Diduga pelaku pemukulan di Cafe Mutiara Merupakan Suami Dari Mamih

Published

on

BEKASI – Perkembangan Berita pada 24 April 2022 kini memasuki babak baru, dimana cafe yang masih membandel buka di bulan suci Ramadhan itu memakan korban penganiyaan di (THM) tersebut,

Aksi kriminal dialami W (36), warga Serang Baru di halaman parkir Cafe M (THM) di Kali Malang Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi (24/4).

Menurut keterangan korban (W), dirinya dianiaya oleh beberapa orang saat berada di halaman parkir Cafe.

Kini lambat laun perkembangan dari kasus penganiayaan tersebut pelakunya sudah terendus dan jelas, dari keempat pelaku salah satunya terindikasi Suami dari yang punya Cafe dan oknum dari salah satu Ormas.

Waktu kejadian menurut keterangan saksi istri dari korban,
Pelaku sempat kabur dan berebutan kunci motor dan tidak berhasil kabur dengan naik kendaraan rekannya, dan motor tersebut kini jadi barang bukti di unit Reskrim Polsek Tambun, saya hafal betul muka yang menganiaya suami saya pungkas saksi istri korban.

Menurut Korban W, sudah ada yang datang dan meminta permasalahan pemukulan dengan kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga,
akan tetapi korban W bersikukuh bahwa perkara ini saya sudah limpahkan ke kuasa hukum dan silahkan menghubungi pengacara saya.

Saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu, (30/4/2022). Pengacara yang ditunjuk korban merupakan pengacara LBH IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi, Nurhasan SH dan Hadromi SH, Mengatakan bahwa hingga saat ini kami belum pernah menerima telepon dari siapapun untuk meminta Kekeluargaan. Pungkasnya.

Bahwa kami tetap akan memproses kasus ini sampai terang benderang apa motif pelaku hingga tega memukuli klien kami sampai babak belur dan Klien kami minta agar mereka para pelaku harus merasakan bagaimana jika sudah masuk hotel prodeo alias di bui.

Dengan adanya kasus ini, penganiayaan atau pemukulan terhadap korban W, kami para kuasa akan kami sangkakan pasal 170 KUHP subsider 351 ayat 1 dan 4 dengan ancaman hukuman Lima tahun Penjara Pungkas Nurhasan yang juga Sekjen IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi.
(CP/red)

Continue Reading

RAKYAT

Kabid Kajian GPI Maluku Apresiasi Gubernur MI Atas Upaya Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

JAKARTA – Ketua Bidang Kajian dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Maluku, Mustakim Rumasukun, menilai penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dimasa kepemimpinan Gubernur Murad Ismail pelan-pelan mulai meningkat. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending