Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Kembali turun ke masyarakat dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang berlangsung di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Putu Supadma Kembali memberikan arahan dan pentingnya bagi masyarakat untuk menjaga persatuan NKRI dan bergotong royong antar sesama.

Dalam hal gotong royong ini, Putu Supadma juga memberikan bantuan kepada masyarakat Jembrana berupa sembako yang diharapkan mampu menjadi vitamin bagi tumbuhnya perekonomian di Bali.

“Saya mengajak pentingnya masyarakat Bali untuk saling gotong royong dan saling bahu membahu. Karena kita bisa kuat jika kita Bersama dan Bersatu. Karenanya saya sedikit memberikan bantuan untuk masyarakat Jembrana berupa sembako yang diharapkan mampu menjadi vitamin dalam pemulihan ekonomi di Bali,” ujar Putu Supadma Rudana, usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Wantilan Desa Yehembang, Banjar Baler Bale Agung, Desa Yehembang, Kec Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali  pada Kamis, 21 April 2022.

Dalam kesempatan ini, Politisi Demokrat juga menyampaikan perihal pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19 ini yang kini mulai terdapat tanda-tanda positif. Hal ini adalah berkat kolaborasi yang intens antara DPR RI dengan pemerintah yang mulai berani melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat disaat situasi covid 19 mulai terkendali dengan baik pasca dilakukan vaksinasi dan booster.

“Kami di DPR terus mendorong agar pemerintah jangan lengah, sekali ada penurunan jumlah kasus, maka itu adalah kesempatan untuk menghidupkan Kembali perekonomian. Dan kini perlahan, wisatawan mulai datang ke Bali walaupun belum maksimal. Kita pada Maret 2022 lalu berhasil menggelar sidang IPU di Bali, itu adalah pintu masuk kepercayaan bagi turis mancanegara untuk Kembali wisata di Bali,” terang Putu.

Selain itu, PSR juga terus menggelorakan nilai dasar Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 sebagai fondasi dasar yang harus digeloarakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu diakhir kegiatan diisi oleh sesi tanya jawab oleh peserta yang hadir dan langsung dijawab oleh Putu Supadma Rudana. Bagi Putu, masukan yang datang akan menjadi catatan untuk menjadi bahan pembahasan di Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait. (mh)

Kabupaten Bekasi – Terkait pergantian Plt Bupati Bekasi ke PJ menuai pertanyaan publik dan para pengamat kebijakan di Kabupaten Bekasi.

Banyaknya kekosongan jabatan di tingkat Kepala Dinas menjadi polemik dan pekerjaan rumah di Pemkab Bekasi yang sampai saat ini belum diselesaikan.

Gunawan Bani Kundang salah satu tokoh masyarakat yang vokal mengamati kebijakan Pemkab Bekasi mengatakan, “Jika merujuk ke UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, sangat jelas ketika Masa Jabatan Bupati berakhir diganti oleh Penjabat Bupati (Pj). Artinya, ada atau tidaknya surat Pemprov tentang pengusulan pemberhentian Plt Bupati Bekasi tidak berpengaruh terhadap kondisi Kabupaten Bekasi saat ini. Karena apapun alasannya dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bekasi akan tetap diisi karena amanat UU, tutur Gunawan.

“Justru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digawangi Gubernur Ridwan Kamil harusnya peduli dan peka dengan kondisi Pemerintahan Kabupaten Bekasi saat ini, yang mana dengan banyaknya kekosongan jabatan eselon yang belum juga diisi karena terbentur aturan, bahwa Plt Bupati hanya dibolehkan melakukan rotasi mutasi setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari Mendagri dan ini yang menjadi kendalanya, sebab sampai saat ini surat rekomendasi ijin rotasi mutasi belum juga turun dari Kemendagri, ungkapnya, (Rabu 06/04).

Gunawan menjelaskan, “Apalagi dengan adanya surat dari Pemprov Jabar mengenai proses pengusulan pemberhentian Plt Bupati Bekasi, terkesan pemprov lebih mementingkan (egosentris) pengisian penjabat Bupati Bekasi dibandingkan membantu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu krisis kepemimpinan di organisasi perangkat daerah (OPD), sindirnya.

Menurut saya sambung Gunawan, sebagai masyarakat yang berkeinginan roda Pemerintahan Kabupaten Bekasi berjalan efektif, tentunya Pemprov Jabar tidak boleh berdiam diri, membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kemendagri untuk membuka sumbatan-sumbatan yang terjadi di Kabupaten Bekasi baik persoalan pengangakatan Plt Bupati menjadi Bupati maupun persoalan pengisian kekosongan jabatan eselon.
“Saya rasa penyelesaian kedua persoalan tersebut akan menjadi solusi terbaik bagi pemkab Bekasi, tuturnya.

Masih menurut Gunawan, Perlu diingat, bahwa jabatan Plt. Bupati lebih berpeluang dalam rangka menjalankan organisasi pemerintahan yang baik sebab Plt Bupati bisa diangkat menjadi Bupati definitif karena UU mengatur. Sementara jabatan Penjabat Bupati (Pj) tidak memungkinkan untuk menjadi Bupati definitif karena UU tidak mengaturnya, pungkas Pria yang juga Ketua Umum LSM Sniper Indonesia.
(CP/red)

BEKASI – DPD PKS Kota Bekasi mengungkapkan bahwa pencopotan Ketua DPRD Kota Bekasi yang dijabat oleh Choiruman J Putero bukan karena desakan dari aksi-aksi demo segelintir orang yang mengangkat isu pencopotan pria yang akrab disapa Bang Choi.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara pada jumpa pers di kantor partai berwarna orange tersebut Jl. KH.Noer Ali Kalimalang Bekasi Selatan. Kamis sore (3/3/2022)

Menyikapi statement tersebut, mahasiswa asal Universitas Bhayangkara, Christianto Manurung mengatakan.

“Akd itu diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2018
Benar Choiruman itu dapat diganti karena ia telah menjabat lebih dari 2,5 Tahun, tapi massa iya Choiruman diganti alasannya karena rotasi kepemimpinan saja?”.

Berarti selama ini DPD PKS Kota Bekasi acuh dong terhadap kasus OTT walikota Bekasi yang melibatkan salah satu kadernya.

“Saya rasa masyarakat Kota Bekasi sudah cerdas, kita tahu semua alasan Choiruman diganti itu apa.
Tapi mungkin DPD PKS Kota Bekasi masih malu-malu kucing untuk mengungkapkannya”. Ujar pria yang akrab disapa Chris saat dimintai tanggapannya oleh awak media. Kamis (3/3/2022).

Ditempat yang berbeda, Puji Nugraha Ridwan (Japong) mengatakan, sangat terbahak-bahak dengan statement ketua DPD PKS Kota Bekasi.

Dirinya menambahkan, harusnya Heri Koswara sebagai ketua DPD PKS meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi karena kadernya telah gagal dan lalai dalam mengemban amanat sebagai ketua DPRD Kota Bekasi, sehingga bisa menerima anggaran 200jt yang tak tau peruntukan untuk apa.

“Seharusnya Ketua DPD PKS Kota Bekasi meminta maaf kepada masyarakat, bukannya membuat klarifikasi terkait pergantian ketua DPRD.
Heri Koswara bilang pergantian Choiruman bukan karena kasus 200 Juta yang di demo-demo.
Itukan sama saja dengan penggiringan opini”. Ujar Japong via selularnya

Japong juga mengatakan, bahwa kami dari Forum Aliansi Mahasiswa Bekasi Untuk Indonesia (FAMBUI) akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Setelah dicopot, kami juga akan mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Choiruman J Putro ini” tutup japong.

(CP/red)