Connect with us

HUKUM

Putusan Omnibus Law, Sekjen PKS: Semua Pihak Harus Menghormati dan Menjalankan Putusan MK dengan Baik

Published

on

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejalan dengan sikap PKS.  Menurut Habib Aboe, partainya sejak awal menolak pengesahannya.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seolah menjadi legitimasi atas sikap politik PKS terhadap UU Cipta Kerja,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Jumat (26/11/2021).

Habib Aboe menyampaikan, pada waktu pembahasan PKS sudah mengingatkan bahwa cakupan RUU Cipta Kerja sangat luas luas, karenanya pembahasannya harus dilakukan secara mendalam.

“Perlu ada pertimbangan apakah aspek formil dan materiil dari RUU Cipta Kerja sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang disepakati bersama,” terang Habib Aboe.

Semua pihak, jelas Ketua MKD DPR RI ini, harus menghormati dan menjalankan putusan MK ini dengan baik, tentunya juga pemerintah. Karena kita semua telah bersepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum.

“Salah satu point penting yang harus segera dilaksanakan dari amar putusan MK ini adalah penangguhan kebijakan strategis terkait UU Cipta Kerja,” terang Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Dimana amar putusan MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tentu ini wajib dipatuhi dan segera dilaksanakan oleh pemerintah,” papar Politisi senior asal Dapil Kalimantan Selatan ini. (Mm)

HUKUM

RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Maman Imanul Haq: Negara Hadir Hentikan Kejahatan Seksual

Published

on

JAKARTA – Anggota DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyambut gembira pengesahan RUU Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU inisiatif DPR. Meski tidak lantas menjadi UU, setidak-tidaknya kata politisi PKB ini, inisiatif ini menjadi kado awal tahun bagi masyarakat Indonesia.

Buat Kiai Maman, begitu sapaan akrabnya, kejahatan seksual bukan hanya pidana biasa. Kejahatan seksual juga meruapakan kejahatan yang merenggut nilai-nilai kemanusiaan. Tidak pandang bulu, korban kejahatan seksual merambah ke hampir semua kalangan, anak-anak baik perempuan maupun laki-laki, perempuan dewasa, lansia, hingga para penyandang disabilitas.

“Negara harus hadir untuk melindungi seluruh warga negaranya. Kita tidak ingin pidana kekerasan seksual terus terjadi. Tidak cukup hanya mengutuk pelaku, namun kita negara harus membangun sistem pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual,” kata Kiai Maman kepada media, Selasa (18/1).

Dalam RUU TPKS yang disahkan menjadi RUU Inisiatif pada Rapat Parpurna DPR RI siang ini, setidaknya memiliki instrumen yang komprehensif untuk menghadapi pelaku kejahatan seksual. RUU ini memberikan kepastian hukum dalam upaya melakukan pencegahan, mekanisme penanganan kasus, hingga perlindungan terhadap korban kejahatan seksual.

Kiai Maman menambahkan, di tengah eskalasi peningkatan kasus kejahatan seksual, diperlukan keseriusan dari semua pihak untuk memerangi para predator seksual. Sebagai pembuat undang-undang, DPR bersama pemerintah, berkewajiban untuk membuat payung hukum agar aparat negara nantinya memiliki kewenangan penuh melakukan kegiatan yang dianggap perlu dalam pencegahan dan perlindungan atas kejahatan seksual.

Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini menegaskan bahwa kejahatan seksual itu adalah musuh bersama. Tidak hanya milik instrumen pemerintah dan DPR saja, oleh sebabnya ia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk mengawal RUU TPKS ini sampai disahkan menjadi UU.

Untuk diketahui, setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif, RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan sebagai undang-undang (UU). Usai menetapkannya menjadi RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah Presiden memberikan balasan surat, barulah DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah. (Jo)

Continue Reading

HUKUM

PB HMI MPO Apresiasi Polri Atas Penanganan Kasus Cuitan Ferdinand Hutahaean

Published

on

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO Ahmad Latupono atau Anyong mengapresiasi pihak kepolisian dalam memproses kasus cuitan Ferdinand Hutahaean. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia Apresiasi Kinerja Polri Dalam Memberantas Pelaku Intoleran

Published

on

Jakarta – Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia mengapresiasi langkah tepat dan cepat Polda Jawa Barat dalam melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Habib Bahar bin Smith (HBS), Senin (3/1/22). (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending