Connect with us

TEKNOLOGI

Saksikan Kerjasama BTN dengan Pengembang PT Sipoa dan INKOPPOL, Bamsoet Dukung Pengadaan Hunian bagi Anggota Polri

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik kerjasama perusahaan nasional PT Sipoa Propertindo Abadi (manajemen baru), dengan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), didukung Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai bentuk gotong royong penyediaan fasilitas kredit kepemilikan apartemen indent dan ready stock, untuk personil Polri di Surabaya, Jawa Timur. Melalui kerjasama ini, personel Polri bisa mendapatkan akses kemudahan untuk memiliki hunian tempat tinggal.

“Sandang, pangan, papan, merupakan tiga kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang. Termasuk personil Polri dan prajurit TNI yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Data Bappenas memperkirakan setidaknya masih ada 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu personel Polri yang belum memiliki rumah layak. Karenanya, kerjasama swasta, BUMN, dan koperasi dalam menyediakan hunian tempat tinggal untuk personil TNI dan prajurit TNI harus digalakan,” ujar Bamsoet usai menyaksikan penandatanganan kerjasama PT BTN, PT Sipoa Propertindo, dan INKOPPOL, di Jakarta, Senin (1/2/21).

Turut hadir jajaran direksi PT BTN, antara lain Plt Direktur Utama Nixon Napitupulu, Direktur Consumer and Commercial Lending Hirwandi Gafar, Direktur Remedial and Wholesale Risk Elisabeth Novie Riswanti, Direktur Utama Dwi Aroem Hadiatie yang mewakili Manajemen dan Pemegang Saham baru PT Sipoa Propertindo Abadi dan Ketua Umum INKOPPOL Irjen Yudi Sushariyanto.

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 melaporkan 80 persen jumlah keluarga di Indonesia sudah memiliki hunian tempat tinggal. Sementara sisanya 20 persen, masih tinggal dengan cara menyewa, menumpang di kerabat, hingga hidup nomaden.

“Menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kita semua. Mulai dari pemerintah, bank sebagai penyedia kredit, hingga perusahaan properti, untuk bergotong royong menyiapkan hunian tempat tinggal yang layak dan kemudahan akses bagi warga untuk mendapatkannya,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Dewan Penasehat DPP REI (Real Estate Indonesia) ini menekankan, menggerakan sektor properti akan memberikan multiplier effect ekonomi. Karena berkaitan erat dengan sektor lain (backward linkage) dan mempengaruhi pertumbuhan sektor lain (forward linkage).

“Sebagaimana data KADIN Indonesia bidang properti, ada sekitar 176 sektor industri yang terkait dengan properti. Seperti groceries, kuliner, fashion, hingga berbagai kerajinan rumah tangga. Sektor properti dan industri lanjutannya juga mampu menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja. Tak berlebihan kiranya jika menjaga geliat pertumbuhan properti, sama dengan menjaga geliat pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Bamsoet. (dwi)

TEKNOLOGI

Bamsoet: Drone Official IMI E-Hang 216 dan POLRI Bantu Petakan Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, drone tanpa pilot e-Hang 216 yang merupakan official aircraft IMI telah dioperasikan membantu Polri dan berbagai stakeholders lainnya untuk memotret dan memetakan wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari mulai melihat lokasi yang masih hancur berantakan akibat erupsi Gunung Semeru, hingga memantau daerah mana saja yang akses jalannya masih belum bisa dilalui transportasi darat.

“Sebaran awan panas erupsi Gunung Semeru sangat berdampak pada dua kecamatan. Antara lain Kecamatan Pronojiwo pada Desa Pronojiwo, Oro-oro Ombo, Sumberurip, serta Dusun Curah Kobokan di Desa Supiturang; dan Kecamatan Candipuro pada Dusun Kamarkajang di Desa Sumberwuluh, Desa Sumbermujur, dan Desa Tambahrejo. Untuk melihat lebih detail kondisi terkini dari berbagai lokasi terdampak, Polri dan juga IMI serta berbagai stakeholders lainnya menggunakan e-Hang 216,” ujar Bamsoet usai menerima Executive Chairman of Prestige Aviation Rudy Salim, di Jakarta, Kamis (13/1/22),

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dengan menggunakan drone tanpa awak eHang 216, pemetaan wilayah terdampak menjadi lebih mudah dilakukan. Menjadi lebih efektif dan efisien. Sekaligus biaya yang dikeluarkan sangat murah, karena eHang 216 berteknologi listrik dengan konsumsi daya yang sangat hemat energi.

“Penggunaan drone tanpa awak menjadi terobosan baru dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Sangat membantu dalam membuat analisis dampak bencana. Analisis dapat dengan cepat dan mudah dilakukan setelah foto atau video udara dihasilkan dari lokasi bencana untuk membantu pengambil kebijakan melakukan sebuah keputusan cepat,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, erupsi Gunung Semeru pada awal Desember 2021 lalu telah menyisakan dampak korban jiwa, kerusakan fisik maupun pengungsian. Berdasarkan data Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru per 21 Desember 2021, mencatat total warga yang meninggal dunia akibat erupsi mencapai 51 jiwa. Sementara pengungsi mencapai 10.395 jiwa, yang tersebar di 410 titik pengungsian. Pengungsian terkonsentrasi di 3 kecamatan, yaitu Pasirian 17 titik dengan 1.746 jiwa, Candipuro 21 titik 4.645 jiwa dan Pronojiwo 8 titik 1.077 jiwa.

“Apresiasi perlu diberikan kepada BNPB dan berbagai pihak lainnya yang terus bergerak cepat menanggulangi dampak erupsi Gunung Semeru. Termasuk juga peran dari berbagai kelompok masyarakat yang hingga hari ini tidak pernah berhenti memberikan bantuan. Dengan kerja keras berbagai pihak, semoga pemulihan akibat bencana erupsi Gunung Semeru bisa berlangsung dengan cepat sehingga saudara sebangsa tidak perlu lagi mengalami kesulitan,” pungkas Bamsoet. (Dwi )

Continue Reading

TEKNOLOGI

Gegara Ini Polda Kalsel Dipuji Sekjen PKS

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Sekjen DPP PKS Habib Aboe Alhabsyi mengapresiasi kinerja Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung program Pemerintah vaksinasi Covid-19. Bagi Habib Aboe, langkah Polda Kalsel itu patut ditiru Polda lain di sejumlah daerah di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Polda Kalsel yang terus banyak membantu pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi Covid-19. Siang ini saya bersama Kapolda Kalsel meninjau langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Polres Banjar Baru,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Kamis (23/12/2021).

Yang lebih membanggakan, menurut Habib Aboe, target vaksinasi Covid-19 sudah mencapai presentasi 60 persen. Angka yang baik, bagi Habib Aboe.

“Alhamdulillah, saya mendapat data vaksinasi di kalsel saat ini telah mencapai 61 persen. Tentunya capaian yang baik ini karena dukungan aktif dari jajaran Polda Kalsel. Apa yang dilakukan ini sudah baik, terus perlu dipertahankan dan ditingkatkan,” terang Ketua MKD DPR RI ini.

Untuk itu, ia mengingatkan, dalam melaksanakan proses vaksinasi selalu menggunakan pendekatan persuasif. Masyarakat perlu diedukasi agar memahami fungsi dan manfaat dari vaksin itu sendiri.

“Jangan sampai mereka merasa dipaksa untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 ini,” tegasnya.

Keberhasilan vaksinasi Covid-19 tersebut atas keterlibatan semua pihak. Tentunya dalam proses edukasi ini para Babinkamtibmas akan menjadi ujung tombaknya.

“Mereka bisa memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat. Agar ada kesadaran untuk melakukan vaksinasi,” pungkas Habib Aboe. (DP)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet: MPR Terbuka Bagi Aspirasi Masyarakat Terkait PPHN

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, MPR RI terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Bahkan dalam waktu dekat MPR RI akan menyelenggarakan diskusi publik secara berkala guna menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal seputar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sekaligus menepis berbagai hoax terkait perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden maupun penambahan periodisasi presiden menjadi 3 periode. Kick off diskusi akan diselenggarakan akhir September 2021 bekerjasama dengan berbagai kalangan, terutama dengan media atau pers.

“Sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus watchdog dalam penyelenggaraan pemerintahan, pers tidak hanya menjadi media bagi publik dalam mendapatkan informasi. Melainkan juga menjadi media pendidikan, sekaligus kontrol sosial. Melalui diskusi publik dengan melibatkan insan pers, rakyat bisa menyuarakan aspirasinya seputar PPHN,” ujar Bamsoet saat berdiskusi dengan Tribunnews.com Group di Jakarta, Jumat (3/9/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, langkah MPR RI periode 2019-2024 menyiapkan kehadiran PPHN, tidak lain sebagai bentuk menjalankan amanat rekomendasi dari MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Dari berbagai aspirasi publik yang diserap MPR RI, terlihat dengan jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, guna mencegah negara tanpa arah. Keberadaan PPHN sangat penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Sekaligus memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang otentik, konstitusional, kuat dan stabil dan berwibawa,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keberadaan PPHN juga akan memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika. Saat ini MPR RI melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan sedang melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu dalam menyelesaikan Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) beserta naskah akademiknya. 

“Ditargetkan selesai pada awal tahun 2022. Sehingga pada tahun 2022, pimpinan MPR RI sudah bisa menyampaikan hasil kajian tersebut kepada para pimpinan partai politik, kelompok DPD, Ormas, civitas akademika, hingga stakeholder terkait lainnya seperti dunia usaha, untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, mengenai pilihan tentang bentuk hukum yang akan dipilih untuk PPHN. Apakah cukup dengan UU atau TAP-MPR agar tidak bisa diterpedo oleh Perppu, sangat tergantung kepada keputusan dan kesepakatan partai-partai politik yang ada di parlemen dan kelompok DPD. (dwi)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending