Connect with us

PENDIDIKAN

SBA Ingatkan Pentingnya Silaturahmi di Era Pandemi Covid-19

Published

on

LAMPUNG – Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) 1997-2000 Syaiful Bahri Anshori (SBA) menggelar silaturahmi dengan pengurus PMII di daerah. Kali ini, SBA menggelar silaturahmi dengan pengurus PMII Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Selain bersilaturahmi bersama PMII Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada waktu bersamaan SBA juga menyempatkan waktu bersilaturahmi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pringsewu, Lampung Drs. Budiman PM, MM.

“Perlu memang kita membangun silaturrahim, dengen semua lapisan masyarakat, siapapun itu,” kata SBA usai menggelar acara, Pringsewu, Lampung, Rabu (23/6/2021).

Pada kesempatan itu, SBA yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini menyampaikan, dengan ada Pandemi Covid-19 silaturahmi bisa dilakukan dengan virtul. Hanya saja, silaturahmi dengan virtual memiliki keterbatasan.

“Sekarang bisa bersilaturahmi dengan telp yang langsung bisa terlihat gambar di videonya, ini luar biasa. Tapi biasanya, silaturahmi dengan begini ada kekurangannya apalagi kurang afdhal kalau ketemu langsung kawan lama. Dan silaturahmi yang terbaik selama pandemi Covid-19 ini, silaturahmi virtual. Yang ingin bersilaturahmi harus jaga Prokes (Protokol Kesehatan),” jelas SBA.

Di akhir dialog, SBA sempat mengutip sabda Rasulullah Muhammad terkait keutamaan bersilaturahmi dengan sesama manusia. Di mana yang rutin bersilaturahmi lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

“Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturrahim,” kata SBA mengutip HR Bukhari.

“Itu karena orang yang rajin bersilaturahmi hatinya akan senang dan pikirannya tidak gelisah sehingga bersemangat dan badannya sehat menyebabkan umurnya panjang,” pungkas SBA. (HMS)

PENDIDIKAN

Komisi Pendidikan PB HMI MPO Dorong Kemendikbud Bentuk Tim Investigasi Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswi

Published

on

Bogor – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) melalui Komisi Pendidikannya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Tim Investigasi guna mendalami dan membongkar skandal maraknya kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi di beberapa Perguruan Tinggi di tanah air. (lebih…)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Alasan Fraksi PKS DPR RI Minta Nadiem Cabut Permendikbudristek No 30 Tahun 2021

Published

on

Jakarta (08/11) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menyoroti Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Saat memberikan keterangan pers bersama pimpinan Fraksi PKS, Fahmy pun tak lupa mengucapkan selamat atas terpilihnya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Senin, (08/11).

“Kami mengucapkan selamat, kepada Panglima TNI Andika. Kami mendukung sepenuhnya. Semoga sukses menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Fahmy, yang tidak kalah pentingnya, selain mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai ancaman, yakni pentingnya ketahanan moral dan peradaban bangsa.

“Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua, pentingnya ketahan Moral dan Peradaban Bangsa. Ada ancaman serius yang tidak disadari, di depan mata kita. Kementerian Pendidkan & Kebudayaan-Ristek telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No 30 tahun 2021 tentang ‘Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi’, terang Anggota DPR asal Dapil Jabar V ini.

Peraturan Menteri ini, imbuh Fahmy, hadir begitu saja di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) yang sedang dibahas di DPR.

“Terbitnya Permen ini menimbulkan keresahan, kegelisahan dan kegaduhan di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah ormas, kata Fahmy, seperti Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Universitas NU Yogyakarta, Aliansi Indonesia Cinta Keluarga, Persaudaraan Muslimah Indonesia, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi se Indonesia, para dosen dan akademisi di berbagai kampus mempertanyakan keberadaan Peraturan Mendikbud-Ristek ini ! Mengapa ..?

“Saya yakin maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri ini ingin menghilangkan Kekerasan Seksual di Dunia Kampus, namun sayangnya Peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila (a-susila) yang sangat mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktek perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis (LGBT),” terang Fahmy.

Peraturan ini, katanya, hanya berlaku apabila timbulnya korban akibat paksaan, atau melakukan interaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.

“Dengan perkataan lain, bila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan di luar ikatan pernikahan,  Peraturan ini membiarkan, mengabaikan, dan menganggap normal ! Bahkan, peraturan ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk ‘legalisasi’ perbuatan asusila seksual yang dilakukan tanpa paksaan (suka sama suka) di kalangan Perguruan Tinggi. Pertanyaan kritisnya adalah: Apakah Peraturan ini ingin mencegah dan melarang perzinahan dengan paksaan, tetapi mengizinkan perzinahan dengan kesepakatan !?,” tanya Fahmy miris.

Bagaimana mungkin, imbuhnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu Peraturan yang dapat ditafsirkan mengabaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan sekaligus menabrak nilai-nilai luhur adat dan budaya kita sebagai bangsa yang beradab ?!
 
“Oleh sebab itu, Permendikbud Ristek No 30/2021 ini harus dicabut dan segera direvisi dan dilengkapi. ! Permendikbud ini harus sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menugaskan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandas Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, tambah Fahmy, Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

“Peraturan ini hendaknya dapat dijadikan instrumen untuk membangun iklim kehidupan sosial yang beradab, bermoral, menjunjung tinggi etika dan nilai agama dan Pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi,” pungkasnya.

“Kami meminta Kemedikbud-Ristek Pemerintah dan mengajak dan melibatkan semua pihak untuk bersama-sama bahu-membahu mencegah dan melindungi semua pelajar dan mahasiswa kita dari segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan segala bentuk perbuatan asusila seksual yg dilarang Agama dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan amanah UUD 1945,” tutup Fahmy. (Hh)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Bamsoet: Pemanfaatan Teknologi dalam Dunia Pendidikan Sebuah Keniscayaan

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga mahasiwa Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) mendukung kerjasama pendidikan tinggi antara MPR RI dengan Universitas Padjajaran (UNPAD) sebagai manifestasi program multipihak atau pentahelix perguruan tinggi dalam bergotong royong membangun negeri. Khususnya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 serta menyongsong Society 5.0. UNPAD merupakan perintis lahirnya Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, yang diprakarsai salah satunya oleh Prof. Ahmad Ramli.

Prof. Ahmad Ramli telah berkiprah belasan tahun dalam pemerintahan dan dipercaya menjadi Ketua Tim Pemerintah dalam pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama DPR RI. Antara lain, RUU Hak Cipta, RUU Merek, RUU Paten, RUU Keterbukaan Informasi Publik, RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana semuanya telah berhasil diundangkan.

“Dalam Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual UNPAD, terdapat Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital yang menjadi pionir pengembangan ilmu cyber law sebagai salah satu ilmu futuristik dalam bidang hukum. Menghasilkan sumber daya manusia yang tidak saja berkualitas, melainkan juga berdaya saing, serta mampu beradaptasi dan mempunyai literasi teknologi,” ujar Bamsoet dalam ‘Studium General dan Webinar Cerdas Bertelekomunikasi dalam rangka Dies Natalis ke-64 UNPAD dan Fakultas Hukum UNPAD’, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (30/8/21).

Turut hadir jajaran rektorat UNPAD, antara lain Rektor Rina Indiastuti, Dekan Fakultas Hukum Idris, Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Fakultas Hukum Tasya Safiranita. Hadir pula jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara lain Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, serta Direktur Pengembangan Pitalebar Marvels P. Situmorang.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, telekomunikasi telah menjadi oksigen baru untuk kehidupan. Kemajuannya tumbuh seiring sejalan dengan tingkat penetrasi internet yang semakin meningkat. Menurut Internet World-Stats, per akhir Maret 2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,8 persen, dengan jumlah pengguna internet mencapai 212,35 juta user. Sebagai pembanding, We Are Social dan Hootsuite tahun 2000 mencatat tingkat penetrasi internet melalui smartphone di Indonesia sudah mencapai 96 persen.

“Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sebuah keniscayaan. Keterlambatan dalam bertransformasi digital akan membuat bangsa ini terdisrupsi. Karenanya sektor hukum harus merespon revolusi digital ini dengan prinsip adaptasi dan legislasi responsif, tetapi tetap berkualitas. Bahkan hukum harus dapat menjadi pionir yang mampu menganalisis dan mengatur berbagai hal termasuk perkembangan teknologi yang pesat, selaras dengan konsepsi dan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dan ekonomi,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia menjelaskan, seiring pesatnya laju digitalisasi, bisa jadi pelayanan jasa hukum akan semakin mengandalkan mesin-mesin cerdas (artificial intelligence). Menghasilkan layanan jasa hukum secara lebih taktis, cepat, akurat, dengan biaya lebih murah dibandingkan membayar jasa advokat.

“Sebagai contoh, JP Morgan Chase and Co sejak Juni 2017 telah menggunakan produk artificial intelligence COIN (Contract Intelligence). Mesin pintar yang memiliki kemampuan menganalisa perjanjian kredit dalam waktu singkat dan dengan tingkat akurasi optimal, jauh lebih cepat dari rata-rata waktu yang dibutuhkan seorang advokat untuk mengerjakan hal yang sama,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan bahwa perkembangan teknologi, secanggih apapun itu, tidak akan pernah mampu mengimbangi literasi kemanusiaan berupa naluri, intuisi, moralitas, budi pekerti dan kebijaksanaan.

“Namun kesadaran ini hendaknya tidak membuat kita merasa berada di zona aman, sehingga menjadi malas untuk meningkatkan kompetensi diri. Kita tidak akan diperbudak oleh kemajuan teknologi, hanya jika kita mau belajar untuk menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending