Connect with us

HUKUM

‘Segara Polisi Menangkap dan Proses Hukum Abu Janda’

Published

on

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PAN Mesakh Mirin meminta aparat keamanan segera menindak orang yang menyebarkan rasisme di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi Mesakh, yang melakukan rasisme harus ditangkap.

“Dan segara polisi menangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, terutama pelaku rasis kepada tokoh mantan Komnas ham Natalius Pigai yang sedang rasa keadilan pagi warga masyarakat Papua ketika beliau disamakan dengan sejenis bintang corila,” jelas Mesakh pada Lintas Parlemen, Jumat (29/1/2021) malam.

Seperti diwartakan, ada satu lagi unggahan rasisme muncul bahkan viral di medsos kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Siapa saja mereka?

Setelah unggahan Ketua Umum Projamin sekaligus Politisi Hanura Ambroncius Nababan yang berujung pada diproses hukum oleh polisi, kini kembali giliran unggahan akun twitter Abu Janda @permadiaktivis1. Aku ini dimiliki Permadi Arya atau netizen kenal dengan Abu Janda.

Tak tanggung-tanggu laporan itu dibuat mengatasnamakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan diterima oleh kepolisian dengan nomor LP/B/0052/I/2021/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021 kemarin. Di mana cuitan Abu Janda tertanggal 2 Januari 2021 lalu menulis, “Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? sudah selesai evolusi belom kau?”.

Senagai informasi cuitan Permadi tersebut tak lama muncul setelah Natalius Pigai mencuit tentang mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang mewanti-wanti adanya organisasi pelindudung mantan anggota FPI. Pigai saat itu mencuit, “Ortu mau tanya. Kapasitas Bp di Ngr ini sbg apa ya, Penasehat Pres, Pengamat? Aktivis?. Biarkan diurus gen Abad ke 21 yg egaliter, humanis, Demokrat,” tulis Pigai dari akun Twitter pribadinya, @NataliusPigai2, Sabtu (02/01/2021) lalu ini.

Bagi Mesakh, cuitan Natalius Pigai di akun twitternya sangat wajar dan bisa dimaklumi. Mengingat Natalius Pigai adalah penggiat hukum yang kerap berkomentar meluruskan persoalan hukum di negeri ini, khususnya persoalan keadilan di Papua.

“Karena berpedaan pendapat dari beliau Natalis dengan pemerintahan sekarang adalah hal yang wajar di alam demokrasi di Indonesia, sehingga apabila terganggu dengan sikap kakanda Natalius Pigai adalah hal yang wajar dan biasa- biasa sj di era demokrasi kita saat ini menurut pendapat saya, sebagai wakil rakyat dari Papua,” jelas Mesakh Mirin. (HMS)

HUKUM

Habib Aboe Puji Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu Milik KPK

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyie menyambut baik program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022. Bagi Habib Aboe, program tersebut langkah awal yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.

“Kami menyambut baik Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang digagas oleh KPK. Hal ini adalah langkah baik dalam upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Upaya preventif seperti ini memang diperlukan,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Sebagai informasi, KPK gelar berupa kegiatan yang diberi nama sebagai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Di mana program ini berawal Executive Briefing buat 20 para pimpinan serta sejumlah pengurus partai politik yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut digelar hari Rabu ini di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (18/5/2022).

Habib Aboe menyampaikan, dirinya langsung hadir ke Gedung Juang Merah Putih KPK tersebut sebagai tanda serius bahwa PKS sangat mendukung program tersebut. Mengingat politik yang cerdas sebagai simbol integritas bagi para politisi menjalankan amanah rakyat Indonesia.

“Oleh karenanya, saya secara langsung datang dan tidak mewakilkan pada acara ini. Hal tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap program yang digagas KPK ini. Sekaligus juga komitment kita dalam upaya pencagahan tindak pidana korupsi,” jelas Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Sebagai partai yang lahir paska reformasi, PKS memahami betul semangat reformasi untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita memiliki kesadaran bersama, bahwa korupsi adalah salah satu rintangan dari bangsa ini untuk mencapai kemajuan,” sambung politisi asal Dapil Kalimantan Selatan ini.

Ketua MKD DPR RI ini berjanji, ke depannya, PKS sebagai partai yang lahir dari rahim rakyat sangat mendukung program KPK memberantas korupsi di negeri ini. Wajar saja, akunya, PKS selalu memberikan pembekakalan kepada seluruh pengurus PKS terkait bahaya tindak pelaku korupsi bagi bangsa dan negara ini.

“Untuk selanjutnya PKS akan bersinergi dengan KPK untuk memberikan pembekalan kepada seluruh pengurus PKS. Kegiatan yang direncakan akan dilaksanakan bulan juni mendatang tersebut akan diikuti oleh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk mewujuskan amanah reformasi,” pungkas Habib Aboe. (LP)

Continue Reading

HUKUM

AMPERA Jakarta Desak KPK Ungkap Pengadaan “Kapal Fiktif” di Kabupaten SBB

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk membentuk Tim Investigasi untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan kapal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

PERTAMINA EP Terima ‘Surat Cinta’ Dari DPP IWO INDONESIA

Published

on

Cirebon – Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPP IWO INDONESIA) Epih Fauzi tiba dikantor Pertamina EP Zona 7 Cirebon di Jl Patra Kelayan Kota Cirebon pada Jumat, 22 April 2022.

Bang Erik nama sapaan akrab Sekjen DPP IWO INDONESIA, Jurnalis muda yang sudah malang melintang di dunia kewartawanan ini langsung bergegas menuju gedung Pertamina EP setelah turun dari mobil yang membawanya dari Sekertariat DPP IWO INDONESIA, JL A Yani Jakarta Pusat.

“Kurang dari satu Jam Bang Erik keluar dari Kantor pertamina EP dengan membawa selembar kertas tanda terima surat, dalam keterangan Persnya Bang Erik menyampaikan kepada Seluruh Jurnalis Media Online yang tergabung di IWO INDONESIA.”

Sesuai keputusan rapat DPP IWO INDONESIA yang membahas hasil kajian dan temuan serta menginvestigasi para saksi serta tempat – tempat yang menjadi obyek pokok perkara, maka kami DPP IWO INDONESIA, hari ini melayangkan ‘surat cinta’ pada Pertamina EP, yang isinya tentang pemberlakuan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Bang Erik menambahkan bahwa langkah yang akan di tempuh apabila surat yang dilayangkannya tidak mendapatkan jawaban, sudah pasti kami akan gugat pada Komisi Informasi. Ungkapnya.

Ditempat terpisah Ketua Umum IWO INDONESIA, membenarkan bahwa Sekjen DPP IWO INDONESIA , Bang Erik sedang ke Cirebon namun Ketua Umum IWO INDONESIA, tidak menjelaskan secara rinci Bang Erik dalam rangka agenda apa di cirebon.

“Tunggu saja setelah semua mekanisme ditempuh DPP IWO INDONESIA, terkait agenda Bang Sekjen di Cirebon, kita akan buka ke publik hasil kajian dan Investigasi yang telah kami lakukan selama ini, jadi sabar saja ya, tunggu waktu yang tepat akan kita buka bersama rekan – rekan Jurnalis Se Indonesia, Pungkas Ketua Umum IWO INDONESIA.
(CP/red)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending