Connect with us

PARLEMEN

Segera Anulir Penetapan UMK, Sekjen PKS: Pemerintah Harus Patuh!

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta pemerintah harus segera menganulir penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK pasca ditetapkan hasil uji materi UU Cipta Kerja oleh MK. Bagi Habib Aboe, menganulir penetapan UMK sebuah kewajiban.

“Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah paska Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian UU Cipta Kerja adalah menganulir penetapan UMK. Hal ini sejalan dengan amar putusan yang telab ditetapkan oleh MK,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Sabtu (27/11/2021).

Habib Aboe menyampaikan, salah amar putusan MK adalah penangguhan kebijakan strategis terkait UU Cipta Kerja. Dimana amar putusan MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tentu ini wajib dipatuhi dan segera dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Ketua MKD DPR RI ini, UMK adalah kebijakan strategis dan berdampak luas sebagaimana dimaksudkan oleh MK, karenanya kebijakan UMK ini harus dianulir.

“Karena UMK 2022 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Dimana aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” jelas Habib Aboe.

Ia menegaskan, pada satu sisi penetapan UMK dengan PP tersebut mendapat penolakan yanv masif dari buruh. Sedangkan pada sisi yang lain legal standing penetapan UMK tersebut dianggap MK tidak konstitusional.

Oleh karenanya, lanjut Anggota Komisi III DPR RI ini, pemerintah wajib patuh terhadap putusan MK tersebut, agar tidak menggunakan Perhitungan UMK 2022 menggunakan PP 36 Tahun 2021.

“Tentunya, seharusnya jika mengikuti amar putusan MK, pemerintah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 untuk menetapkan UMK 2022,” pungkasnya. (HMS)

INTERNASIONAL

Bamsoet Apresiasi Duta Besar Ceko untuk Indonesia Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan para duta besar, diplomat, dan investor dari berbagai negara terhadap rencana Presiden Joko Widodo membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang kini diberi nama Nusantara. Sebagaimana juga disampaikan Duta Besar Ceko untuk Indonesia, H.E. Mr. Jaroslav Dolecek, yang mengatakan dirinya dan investor siap memberikan dukungan, menjadikan IKN Nusantara sebagai kota dunia yang modern dan berkelanjutan.

Namun mereka juga mengungkapkan, akan lebih merasa yakin dan nyaman jika ada aturan hukum yang memastikan progres pembangunan IKN Nusantara bisa tetap berjalan, walaupun Presiden Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Mengingat jika hanya diatur dalam undang-undang, sangat rawan diganti atau bahkan dihentikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“MPR RI saat ini sedang menyelesaikan kajian terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sehingga para duta besar, diplomat, dan investor tidak perlu khawatir terhadap proses pembangunan IKN Nusantara. Keberadaan PPHN akan memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, melainkan juga dilanjutkan oleh berbagai presiden penggantinya. Karena belajar dari berbagai pengalaman negara dunia, setidaknya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun dalam proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, atau sekitar 2-4 kali Pemilu di Indonesia,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Ceko untuk Indonesia, H.E. Mr. Jaroslav Dolecek, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Kamis (20/1/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM dan keamanan ini menjelaskan, dalam pertemuan dengan Duta Besar Ceko untuk Indonesia, H.E. Mr. Jaroslav Dolecek, keduanya juga sepakat untuk saling meningkatkan berbagai kerjasama, khususnya di bidang pertahanan. Kedua negara telah mengadopsi Perjanjian Kerjasama Pertahanan untuk alih teknologi dan produksi Alutsista, yang telah dimulai dengan produksi bersama Panzer. Sekaligus juga mengundang industri pertahanan Ceko untuk berpartisipasi dalam Indo Defence Expo 2022 yang akan diselenggarakan pada November 2022 di Jakarta.

“Kita juga sepakat untuk mendorong penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah berlangsung sejak 2016. Momentum tahun 2022 sangat tepat, mengingat di tahun ini Indonesia memimpin G-20, sedangkan Ceko akan memimpin Uni Eropa (European Union). Uni Eropa merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Nilai perdagangan bilateral pada periode Januari hingga Agustus 2021 mencapai USD 18,1 Miliar, meningkat 8,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 16,7 Miliar. Nilai investasi Uni Eropa pada tahun 2020 mencapai USD 2,1 Miliar,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menghargai dukungan Ceko terhadap minyak sawit berkelanjutan Indonesia yang seringkali mendapatkan diskriminasi dari Uni Eropa. Sebagai sahabat baik, Indonesia senantiasa membuka banyak kesempatan agar investasi dari Ceko bisa mudah masuk ke Indonesia. Khususnya pada sektor energi baru terbarukan, pengolahan limbah, infrastruktur, dan pembangunan private defence industry park.

“Investasi Ceko di Indonesia hingga triwulan II 2021 tercatat mengalami peningkatan hampir tujuh kali lipat menjadi USD 686 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar USD 87 juta. Tersebar pada berbagai sektor, antara lain hotel dan restoran, jasa lain, serta pertanian dan peternakan,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini juga mendorong agar nilai perdagangan Indonesia-Ceko bisa terus ditingkatkan. Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2019 tercatat sebesar USD 278,73 juta, naik 21,63 persen pada tahun 2020 menjadi USD 339,02 juta. Akibat pandemi Covid-19, sempat menurun pada periode Januari-November 2021 menjadi USD 207 juta.

“Pada periode yang sama, Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan bilateral, mencapai USD 198,76 juta (2020) dan USD 41,6 juta (Jan-Nov 2021), karena besarnya nilai impor alutsista serta peralatan teknologi dan permesinan dari Ceko, bila dibandingkan ekspor non-migas dan komoditas Indonesia ke Ceko. Kedepannya, diharapkan bisa terjadi perimbangan neraca perdagangan antar kedua negara, sehingga jangan sampai terjadi defisit yang besar dari sisi Indonesia,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

PARLEMEN

Lamhot Sinaga: IKN Baru harus Bawa Peradaban Baru Indonesia

Published

on

JAKARTA – Nusantara, sebagai ibu kota negara (IKN) baru, yang telah disahkan Undang-undangnya menciptakan harapan, komentar, kritik dan berbagai respon dimasyarakat. Anggota DPR dari Partai Golkar, Lamhot Sinaga, menganggap beragamnya respon masyarakat merupakan hal yang wajar.

“Hampir semua perubahan yang terjadi mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang menganggap perubahan sebagai gangguan atas kenyamanannya, namun orang yang terbiasa hidup dinamis menganggap perubaham adalah peluang”, kata Politisi Partai Golkar ini di Jakarta.

Perpindahan ibukota ini bukan yang pertama, sudah ada benchmark dengan negara lain. Umumnya memberikan dampak positif bagi kemajuan negara tersebut.

Lamhot menegaskan, pemindahan IKN ini harus menciptakan peradapan baru bagi bangsa Indonesia sebagai dampak perubahan layanan pemerintahan seperti kecepatan eksekusi dan pengambilan keputusan atas peraturan, kebijakan dan tata kelola di internal dan antar Lembaga, departemen dan badan di pemerintah pusat.

Dengan demikian, kata Lamhot, IKN Nusantara harus memiliki infrastruktur dan sistem informasi pemerintahan yang sangat handal dan terintegrasi. Jangan sampai bangunannya megah namun ada silo-silo dan cara kerja model lama yang tidak berubah.

Perpindahan Ibukota juga akan mempercepat kemajuan di kota Jakarta menjadi kota bisnis, IKN Nusantara akan mengurangi beban kota Jakarta, bukan hanya sejumlah ASN yang pindah, pergerakan masyarakat dari seluruh Indonesia yang berurusan dengan berbagai Lembaga, kementerian dan badan di pemerintah pusat akan berpindah ke Ibukota baru.

Sebagai penutup Lamhot menyampaikan harapannya agar masyarakat menyambut kehadiran IKN Nusantara ini, Indonesia akan semakin menunjukkan kelasnya sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan politik dengan peradapan yang semakin maju ke depan. (gery)

Continue Reading

PARLEMEN

Anggota DPR Saniatul Lativa Salurkan Bantuan 1,8 Milyar di Jambi

Published

on

JAMBI – Akhir Tahun 2021 Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa salurkan bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) senilai 1,8 milyar di Provinsi Jambi. Bantuan tersebut sebagai wujud tanggung jawab wakil rakyat dalam membangun daerah pemilihannya di Provinsi Jambi.

Banyak masyarakat merasa terbantu atas bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tersebut, total ada 75 Kelompok penerima bantuan, setiap satu kelompok menerima 24 juta rupiah.

“Bantuan Tenaga kerja mandiri tersebut sebagai wujud saya dalam membangun daerah pemilihan saya di Jambi, saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan menambah penghasilan serta bisa menaikan taraf perekonomian setiap penerima bantuan TKM,” tutur Saniatul Lativa
Bantuan tersebut diberikan secara tunai dan kemudian setiap kelompok membelanjakan modal usaha tersebut.

Setiap kelompok usaha diberikan kebebasan dalam memilih usaha apa yang akan digeluti, antara lain ada yang membelikan sapi, bibit ikan lele atau nila, bibit pohon sawit membuka sembako hingga membuat usaha percetakan.

“saya berharap penerima bantuan TKM bisa mengembangkan usahanya dengan baik melalui bimbingan saya dan Kementerian Tenaga Kerja. Semoga Bantuan tersebut bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar,” tutur Legislator Golkat tersebut.

Salah satu penerima bantuan TKM di Kabupaten Tebo Darmanto menuturkan bantuan TKM dari legislator asal Jambi tersebut sangalah bermanfaat bagi kelompok usahanya, dan dia berharap peternakannya semakin maju kedepannya.

“saya menerima bantuan dari Ibu sani, uangnya saya belikan Sapi betina dua ekor dan saya buatkan kendang. Saya mengucapkan terimakasih ke Ibu Sani yang telah peduli dengan masyarakat kecil seperti kami,” tutur Darmanto.

Hal yang sama juga di uatarakan penerima bantuan TKM di Kab. Sarolangun Kalib Maulana yang bergerak di usaha sembako, Ketua Kelompok Kembaru tersebut sangatlah bersyukur ditengah pandemi Covid-19 ada bantuan dari Anggota DPR RI senilai 24 juta.

“Kami menggunakan bantuan tersebut untuk modal usaha sembako, bantuan tersebut sangatlah bermanfaat di tengah pandemi seperti ini,” tutupnya. (H3)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending