Connect with us

RAKYAT

Sekjen PB HMI MPO Sebut DBH Sawit Perkuat Desentralisasi

Published

on

JAKARTA – Masuknya pajak perkebunan sawit ke dalam alokasi dana bagi hasil (DBH) disambut positif oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO).

Untuk diketahui, masuknya pajak perkebunan sawit ke dalam opsi transfer DBH ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda pengesahan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) beberapa waktu yang lalu.

Dengan masuknya pajak perkebunan sawit ke dalam DBH, daerah penghasil maupun non-penghasil yang terdampak negatif, bisa merasakan hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA) tersebut.

Sekretaris Jendral (Sekjen) PB HMI MPO, Zunnur Roin, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat harus adil dalam perimbangan dana dengan daerah. Sebab hasil dari transaksi yang dilakukan di daerah, harus benar-benar dirasakan oleh daerah penghasilnya juga.

“Dana Perimbangan Pusat dan Daerah harus berkeadilan, terlebih pada aspek keuangan negara yang diperoleh dari sektor Sumber Daya Alam. Khususnya sawit, daerah penghasil sawit se-Indonesia harus betul-betul memperoleh benefit langsung dari nilai transaksi bisnisnya,” ujarnya, Rabu (22/12).

Zunnur mengatakan, kebijakan memasukkan pajak perkebunan sawit ke dalam DBH merupakan langkah yang tepat. Selain memperkuat konsep desentralisasi keuangan, juga memperkuat pembangunan di daerah.

“Saya berkesimpulan, DBH Sawit sebagai langkah positif untuk memperkuat konsep desentralisasi yang akan semakin menggairahkan perekonomian dan pembangunan daerah,” terangnya.

Ketua Komisi Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI MPO, Fajri, menuturkan bahwa dengan adanya UU HKPD, akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah.

Selain itu, Fajri meyakini bahwa DBH dari sektor sawit pun akan berpengaruh positif, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan disahkannya UU HKPD pun, ia berharap pengelolaan ekonomi daerah dapat semakin baik dan terarah.

“Kita tentu berharap, semangat Gubernur dari daerah penghasil sawit se-Indonesia diterima dengan baik oleh komisi XI DPR RI dan bu Menteri Keuangan, agar sinergis bergerak cepat memfinalkan produk hukum yang diperlukan, sehingga dapat direalisasikan dengan segera,” tandasnya. (RED)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RAKYAT

Dolfi Leslessy Terpilih Sebagai Ketua Pada Mubes ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil

Published

on

Namlea – Musyawarah Besar Ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dengan mengusung tema “Transformasi Digital Pendidikan Anak-Anak Adat”. Acara tersebut digelar di Asrama KAT Jalan Baru Pandopo Wakil, Selasa (14/06/2022). (lebih…)

Continue Reading

RAKYAT

Diduga pelaku pemukulan di Cafe Mutiara Merupakan Suami Dari Mamih

Published

on

BEKASI – Perkembangan Berita pada 24 April 2022 kini memasuki babak baru, dimana cafe yang masih membandel buka di bulan suci Ramadhan itu memakan korban penganiyaan di (THM) tersebut,

Aksi kriminal dialami W (36), warga Serang Baru di halaman parkir Cafe M (THM) di Kali Malang Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi (24/4).

Menurut keterangan korban (W), dirinya dianiaya oleh beberapa orang saat berada di halaman parkir Cafe.

Kini lambat laun perkembangan dari kasus penganiayaan tersebut pelakunya sudah terendus dan jelas, dari keempat pelaku salah satunya terindikasi Suami dari yang punya Cafe dan oknum dari salah satu Ormas.

Waktu kejadian menurut keterangan saksi istri dari korban,
Pelaku sempat kabur dan berebutan kunci motor dan tidak berhasil kabur dengan naik kendaraan rekannya, dan motor tersebut kini jadi barang bukti di unit Reskrim Polsek Tambun, saya hafal betul muka yang menganiaya suami saya pungkas saksi istri korban.

Menurut Korban W, sudah ada yang datang dan meminta permasalahan pemukulan dengan kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga,
akan tetapi korban W bersikukuh bahwa perkara ini saya sudah limpahkan ke kuasa hukum dan silahkan menghubungi pengacara saya.

Saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu, (30/4/2022). Pengacara yang ditunjuk korban merupakan pengacara LBH IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi, Nurhasan SH dan Hadromi SH, Mengatakan bahwa hingga saat ini kami belum pernah menerima telepon dari siapapun untuk meminta Kekeluargaan. Pungkasnya.

Bahwa kami tetap akan memproses kasus ini sampai terang benderang apa motif pelaku hingga tega memukuli klien kami sampai babak belur dan Klien kami minta agar mereka para pelaku harus merasakan bagaimana jika sudah masuk hotel prodeo alias di bui.

Dengan adanya kasus ini, penganiayaan atau pemukulan terhadap korban W, kami para kuasa akan kami sangkakan pasal 170 KUHP subsider 351 ayat 1 dan 4 dengan ancaman hukuman Lima tahun Penjara Pungkas Nurhasan yang juga Sekjen IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi.
(CP/red)

Continue Reading

RAKYAT

Kabid Kajian GPI Maluku Apresiasi Gubernur MI Atas Upaya Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

JAKARTA – Ketua Bidang Kajian dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Maluku, Mustakim Rumasukun, menilai penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dimasa kepemimpinan Gubernur Murad Ismail pelan-pelan mulai meningkat. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending