Connect with us

NASIONAL

Syarief Hasan: Wacana Tunda Pemilu 2024 Merusak Tatanan Demokrasi yang Sedang Kita Bangun

Published

on

JAKARTA – Wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) bukan main-main. Sudah tiga partai pendukung pemerintah telah menyuarakan hal itu ke publik yakni PKB, Golkar dan terakhir adalah PAN.

Dari usulan tiga partai tersebut ditolak langsung oleh Partai Demokrat. Melalui Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan pemikirannya terkait isu penundaaan Pemilu 2024 yang kembali disampaikan tiga ketua umum partai tersebut.

Bagi Syarief Hasan, ide penundaan pemilu tidak realistis dan minta wacana tersebut dihentikan. Baginya, wacana itu sangat merusak proses demokratisasi yang sedang berlangsung puluhan tahun di Indonesia. Untuk itu, partainya tetap konsisten pemilu digelar 2024 mendatang.

“Masalah perpanjangan jabatan Presiden yang ada saat ini melalui penundaan Pemilu 2024 sangat berpotensi pada kekuasaan yang absolutisme, dan itu sangat merusak tatanan yang sedang dibangun selama ini,” kata Syarief pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Jumat (25/2/2022)

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan bahaya kekuasaan yang ada dalam satu negara jika wewenanganya tidak dikontrol oleh sistem yang kuat. Karena, kekuasaan itu cenderung disalahgunakan atau korup.

“Kita semua tahu bahwa dari banyak kajian akademis yang diungkapkan oleh para kaum akademisi menyampaikan bahaya dari kekuasaan yang absolut. Karena kekuasaan itu adalah Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Dan ini kesepatan semua negara akan bahaya kekuasaan jika tak dikontrol karena cenderung korup. Selain itu, kekuasaan mutlak itu sangat atau benar-benar merusak tatanan negara yang kita telah dibangun selama ini,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan, penundaan pemilu 2024 jelas-jelas menyalahi konstitusi yang ada di republik ini. Dan, lanjutnya, pembatasan kekuasaan oleh UUD 1945 yang berlaku saat ini agar kekuasaan yang ada tidak menjebak terlalu lama.

“Pada konstitusi kita UUD NRI 1945 sacara tegas telah beri batasan kekuasaan presiden itu hanya 5 tahun saja, dan itu bisa diperpanjang 1 periode atau maksimal 10 tahun masa jabatannya. Karena, pemilu ditunda dengan alasan beragaman tidak bisa terjadi sebagai pencegahan pada potensi jebakan kekuasaan, seperti orde baru terlalu lama cenderung merusak sifatnya,” terang Syarif Hasan.

“Masa jabatan 5 tahun dengan maksimal 10 tahun itu bentuk koreksi sejarah kekuasaan absolut. Kejadian ini tak bisa di terulang lagi. Di era orde lama dan orde baru, kekuasaan absolut terlalu lama bahkan terbukti merusak iklim demokrasi yang stabil demi kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” sambungnya.

Untuk itu, ia menilai isu penundaan Pemilu 2024 sejatinya tidak digulirkan terus menerus oleh pejabat publik. Mengingat Presiden Jokowi telah menyebutkan, tidak perlu membahas isu perpanjangan masa jabatan Presiden dengan penundaan pemilu.

Syarief menjelaskan, reformasi adalah pintu masuk membenahi tata kelola negara yang mampu menghasilkan kebijakan pembatasan kekuasaan di republik ini. Syarief menegaskan, sejarah masa lalu yang tidak baik bagi iklim demokrasi di Indonesia sebaiknya dihindari seperti perpanjangan masa jabatan Presiden jadi 3 periode.

“Sebagai bangsa, dari kasus ini kita harus belajar dari sejarah masa lalu. Kami melihatnya tidak ada yang logis yang disampaikan oleh pihak yang Pemilu ditunda. Karena penundaan pemilu baik pilkada menyebabkan terjadinya perpanjangan kekuasaan nasional serta terjadinya kekosongan pemerintahan daerah yang definitif,” jelasnya.

Syarief berjanji, Partai Demokrat terus berjuang dan mengawal konstitusi bangsa Indonesia. Termasuk mengawal adanya upaya menunda Pemilu 2024 mendatang.

“Saya selaku Majelis Tinggi Partai Demokrat juga Wakil Ketua MPR RI akan memastikan Pemilu 2024 tidak ditunda. Karena penundaan pemilu berpotensi merusak tatanan proses demokratisasi yang sedang berlangsung berpuluh-puluhan tahun. Dan penundaan Pemilu 2024 adalah pelanggan pasa konstitusi demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Program Dr. Salim Menyapa Indonesia: Perjuangkan Kesejahteraan Peternak

Published

on

JAWA TENGAH – Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri menyapa masyarakat Jawa Tengah dalam rangkaian “Program Dr. Salim Menyapa Indonesia”. Salah satu agenda yang dihelat “Rembuk Peternak Bersama Dr. Salim”, Kamis 23/6/2022. 

Hadir dalam acara ini Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua BPW PKS Jatijaya Abdul Fikri Fakih, Anggota DPR RI Jawa Tengah Buchori Yusuf dan Hamid Noor Yasin, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua DPW PKS Jateng Muhammad Haris serta jajaran DPTW membersamai Kelompok Peternak Jawa Tengah. Turut hadir memberikan sambutan atas nama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno.

Dalam sambutannya Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, mengucapkan terima kasih kepada PKS yang peduli terhadap peternak Jawa Tengah termasuk dalam memberikan penyuluhan atas penyakit mulut dan kuku (PMK) yang saat ini merebak. Sumarno juga menjelaskan besarnya potensi ternak dan tanaman pangan di Jawa Tengah yang masih bisa dioptimalkan.  

Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim dan jajaran PKS dalam kesempatan tersebut lebih banyak mendengar aspirasi dan keluh kesah para peternak terutama kondisi ekonomi dan peternakan mereka yang terdampak PMK. Mereka umumnya mengeluhkan menurunnya produksi yang berimbas pada turunnya penghasilan (income) secara drastis. Sementara obat-obatan dan penanganan kesehatan hewan masih sangat terbatas.

Merespon hal tersebut, Dr. Salim mengatakan bahwa kehadirannya adalah bentuk kecintaan dan dukungan penuh kepada para peternak di Jawa Tengah. Juga bentuk kepedulian dan simpati atas musibah yang dihadapi peternak dengan adanya wabah PMK yang membawa dampak luas dan serius.

Dr. Salim juga menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan petani dan peternak. “Problem kita hari ini masih sering impor untuk produk pangan. Padahal kita bisa penuhi sendiri kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, PKS akan terus berjuang mewujudkan bukan hanya ketanahan pangan tapi kedaulatan pangan,” tegas Dr. Salim. 

Menurut Menteri Sosial RI 2009-2014 ini kalau Indonesia bisa berdaulat dalam komoditas pangan kita bisa menyelesaikan banyak masalah dalam negeri. Petani dan peternak kita akan sejahtera. “Potensinya ada. Tinggal keseriusan dan keberpihakan  negara terhadap para petani dan peternak,” tandasnya.

Dr. Salim menyampaikan keprihatinannya atas wabah PMK yang menggerus ekonomi peternak di Jawa Tengah. Berdasarkan pengakuan sejumlah peternak sejak wabah merebak penghasilan mereka turun drastis dari 2 juta perbulan hingga nyaris tanpa penghasilan. Produksi susu sapi berkurang drastis menjadi 50 persen bahkan tidak keluar sama sekali. Sapi yang disiapkan untuk dijual saat Idhul Adha juga nyaris tidak ada karena sapinya pada sakit dan kurus. Sekarang mereka justru punya hutang ke pabrik tahu untuk makanan ternak. Dari aspirasi yang disampaikan, mereka membutuhkan bantuan sapi, modal, obat-obatan, vitamin, pakan, kandang, sembako, dll.

Dr. Salim langsung merespon aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen PKS untuk membantu mereka. “Saya perintahkan anggota Fraksi PKS dari pusat hingga daerah untuk all out melakukan advokasi, pendampingan, dan memberikan bantuan untuk mereka. Carikan progran bantuan yang cepat untuk membantu karena mereka ada yang sudah tidak mendapatkan income sama sekali,” tegasnya.

Di akhir acara Dr. Salim menyerahkan paket bantuan untuk para peternak seraya mendoakan agar wabah PMK segera dapat diatasi dan peternak bisa normal kembali dalam mengembangkan usahnya. PKS juga mengadakan simulasi pengobatan PMK dengan memanfaatkan teknologi nano (nanoteknologi). (Jaz)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi Pelaku UMKM

Published

on

BANDUNG – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian.

LaNyalla pun meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang.

Sebab, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan.

“Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah 50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi financial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP,” ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022).

Namun terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. Dimana ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi
yang besar dan tidak rasional. Misalnya dengan
pinjaman 40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima 30 juta dan pengembalian menjadi 70 juta.

“Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman,” ucap dia.

Kondisi lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya.

“Saya setuju terkait
dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS
(Lembaga Penjamin Simpanan) khusus
koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana
atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan,” katanya.

Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Asep)

Continue Reading

NASIONAL

Jelang 2024, Habib Aboe Ajak Aleg Perempuan PKS Tingkatkan Kinerja

Published

on

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen DPP PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menitip sejumlah pesan ke Anggota Legislatif (Aleg) DPRD se-Indonesia. Secara rinci, Habib Aboe menyampaikan 4 pesan agar diperjuangkan di lembaga legislatif masing-masing di daerah.

“Para Aleg perempuan PKS perlu tingkatkan lagi kinerjanya. Perlu gesit menyelesaikan tugas-tugas kedewanan dengan semangat di DPRD masing-masing. Seperti kita tahu, anggota dewan itu kerap berhadapan banyak tantangan dan seperti itu dunia politik,” kata Habib Aboe saat beri materi di acara Bimteknas Aleg Perempuan PKS DPRD Se-Indonesia di Millennium Hotel, Jakarta Pusat, Tanah Abang, Kamis (23/06/2022) kemarin.

“Kita di PKS punya 200 Aleg perempuan se-Indonesia. Tentu dengan 200 Aleg itu menjadi energi sekaligus formasi luar biasa. Mari kita terus optimis melanjutkan nilai perjuangan ini,” sambung Habib Aboe penuh semangat.

Pada kesempatan itu Habib Aboe memuji langkah panitia menggelar Bimteknas (Bimbingan Teknis Nasional). Bagi Habib Aboe, Bimteknas ini menjadi terobosan PKS yang patut dilanjutkan untuk berbagi cerita perjuangan sesama Aleg sekaligus upaya meningkatkan koneksi.

Ketua MKD DPR RI ini menyampaikan keempat ‘oleh-oleh DPP PKS’ buat Aleg sebagai bekal Aleg Perempuan PKS berjuang di lembaga legislatif daerah masing-masing.

“Pesan pertama, di bidang legislasi aleg perempuan perlu menyatukan perjuangkan isu perempuan sebagai produk legislasi. Sebagai contoh, fasilitas cuti melahirkan perlu diperjuangkan. Yang kedua, Aleg perempuan PkS wajib aktif memperjuangkan sejumlah hak perempuan. Dan, bila ada masalah dari perempuan langsung segera diadvokasi”, papar Habib Aboe.

Pesan ketiga, lanjut Habib Aboe, Aleg perempuan sangat perlu mengembangkan keterlibatan kaum perempuan di tengah keluarga. Baginya, keterlibatan tersebut untuk menguatkan pondasi negara melalui jalur keluarga.

“Maksudnya, para Aleg PKS tak sekedar mengadvokasi persoalan masyarakatnya saja, termasuk mengurus urusan publik. Tapi para Aleg wajib mendorong dirinya lebih sejahtera untuk majukan ekonomi keluarga,” pesan Habib Aboe.

Pesan keempat Anggota Komisi III DPR RI ini, di mana Aleg perempuan PKS bisa membangun basis sosial yang tinggi buat dirinya dengan cara membuat sejumlah kegiatan sosial termasuk gelar kegiatan yang produktif.

“Tentu dengan semangat, silahkan para Aleg perempuan PKS berinovasi dengan membuat sejumlah kegiatan kreatif yang dinamis di tengah masyarakat,” terang politisi senior PKS asal Dapil Kalimantan Selatan ini. (Arman)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending