Connect with us

NASIONAL

Tak hanya Bangun Infrastruktur, DPR Bersama Pemerintah Fokus Bangun Sumber Daya Manusia

Published

on

BANJARBARU KALSEL – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan di akhir masa bakti periode 2014-2019, DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tidak hanya meninggalkan legacy berupa pembangunan fisik, seperti infrastruktur saja. Tetapi, juga bertekad meninggalkan legacy pembangunan sumber daya manusia yang tangguh sebagai titik pijak Indonesia melompat lebih tinggi.

“Kerjasama pemerintah dengan DPR RI, walaupun ada dinamika, tapi tetap terjalin baik. Di periode awal 2014 sampai 2015 fokus melakukan penguatan pondasi kebangsaan, dilanjutkan percepatan pembangunan di tahun 2016, dan pemerataan pembangunan di tahun 2017. Untuk 2018 sampai 2019, DPR RI dan pemerintah sepakat membangun sumber daya manusia,” ujar Bamsoet saat melantik Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalimantan Selatan periode 2019-2024, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (05/03/19).

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Walikota Banjarbaru sekaligus Ketua Depidar SOKSI Kalimantan Selatan Nadjmi Adhani, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Heri Purnama, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini memaparkan, pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan dari Sabang sampai Merauke. Ada tiga sektor utama yang menunjang pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang anggaran telah menaikan anggaran ketiga sektor tersebut. Didalamnya ada peran 51 anggota SOKSI dari 91 anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.

“Anggaran sektor pendidikan dinaikan dari Rp 444,1 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 492,5 triliun di APBN 2019. Sektor kesehatan dari Rp 111 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 123,1 triliun di APBN 2019, dan sektor perlindungan sosial dari Rp 161,5 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 200,8 triliun di APBN 2019,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, besarnya anggaran yang digelontorkan ke berbagai pos kementerian dan lembaga tersebut harus diawasi bersama. DPR RI tak bisa sendirian dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Butuh partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti SOKSI.

Lebih jauh Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, SOKSI tak hanya bisa berperan mengawasai jalannya roda pemerintahan di tingkat pusat. Pengurus SOKSI yang berada di berbagai kabupaten/kota hingga provinsi, seperti di Kalimantan Selatan, juga bisa menjadi mitra kerja aktif pemerintah daerah setempat.

“Otonomi daerah memberikan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dukungan dan partisipasi organisasi masyarakat seperti SOKSI akan membuat proses check and balances semakin menguat. Sehingga, mudah untuk mewujudkan good and clean governance,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melihat Kalimantan Selatan punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tak hanya melalui tambang, seperti minyak bumi, intan, platina, batu bara, emas, bijih besi dan nikel. Namun juga ada keanekaragaman seni serta budaya, didukung eksotisme alam yang luar biasa.

“Semuanya bisa semakin dikembangkan jika didukung sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesional dan produktif. Disinilah peran dan kontribusi SOKSI dibutuhkan,” tutur Bamsoet.

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya yang berada di angkatan kerja, Wakil Ketua Umum KADIN ini mendukung langkah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat seribu Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas, seperti di pondok pesantren maupun komunitas lainnya. SOKSI Kalimantan Selatan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa bersinergi memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan ketrampilan angkatan kerja di Kalimantan Selatan.

“Program ini sebagai pengejawantahan dari amanat konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Baik di dalam maupun di luar negeri sesuai keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan,” urai Bamsoet.

Tak hanya fokus kepada masalah ketenagakerjaan, Dewan Pakar KAHMI ini tak hentinya mengingatkan bahwa tahun ini bangsa Indonesia sedang mengalami ujian yang luar biasa. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang sudah di depan mata hampir menguras energi semua pihak.

“Jangan sampai berbagai capaian yang telah kita torehkan sebagai bangsa yang beradab menjadi luluh lantah akibat kampanye politik yang saling menjatuhkah. Sikut sana sini hanya demi ambisi kekuasaan. Ini tidak boleh terjadi,” pungkas Bamsoet. (dwi)

NASIONAL

Program Dr. Salim Menyapa Indonesia: Perjuangkan Kesejahteraan Peternak

Published

on

JAWA TENGAH – Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri menyapa masyarakat Jawa Tengah dalam rangkaian “Program Dr. Salim Menyapa Indonesia”. Salah satu agenda yang dihelat “Rembuk Peternak Bersama Dr. Salim”, Kamis 23/6/2022. 

Hadir dalam acara ini Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua BPW PKS Jatijaya Abdul Fikri Fakih, Anggota DPR RI Jawa Tengah Buchori Yusuf dan Hamid Noor Yasin, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua DPW PKS Jateng Muhammad Haris serta jajaran DPTW membersamai Kelompok Peternak Jawa Tengah. Turut hadir memberikan sambutan atas nama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno.

Dalam sambutannya Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, mengucapkan terima kasih kepada PKS yang peduli terhadap peternak Jawa Tengah termasuk dalam memberikan penyuluhan atas penyakit mulut dan kuku (PMK) yang saat ini merebak. Sumarno juga menjelaskan besarnya potensi ternak dan tanaman pangan di Jawa Tengah yang masih bisa dioptimalkan.  

Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim dan jajaran PKS dalam kesempatan tersebut lebih banyak mendengar aspirasi dan keluh kesah para peternak terutama kondisi ekonomi dan peternakan mereka yang terdampak PMK. Mereka umumnya mengeluhkan menurunnya produksi yang berimbas pada turunnya penghasilan (income) secara drastis. Sementara obat-obatan dan penanganan kesehatan hewan masih sangat terbatas.

Merespon hal tersebut, Dr. Salim mengatakan bahwa kehadirannya adalah bentuk kecintaan dan dukungan penuh kepada para peternak di Jawa Tengah. Juga bentuk kepedulian dan simpati atas musibah yang dihadapi peternak dengan adanya wabah PMK yang membawa dampak luas dan serius.

Dr. Salim juga menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan petani dan peternak. “Problem kita hari ini masih sering impor untuk produk pangan. Padahal kita bisa penuhi sendiri kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, PKS akan terus berjuang mewujudkan bukan hanya ketanahan pangan tapi kedaulatan pangan,” tegas Dr. Salim. 

Menurut Menteri Sosial RI 2009-2014 ini kalau Indonesia bisa berdaulat dalam komoditas pangan kita bisa menyelesaikan banyak masalah dalam negeri. Petani dan peternak kita akan sejahtera. “Potensinya ada. Tinggal keseriusan dan keberpihakan  negara terhadap para petani dan peternak,” tandasnya.

Dr. Salim menyampaikan keprihatinannya atas wabah PMK yang menggerus ekonomi peternak di Jawa Tengah. Berdasarkan pengakuan sejumlah peternak sejak wabah merebak penghasilan mereka turun drastis dari 2 juta perbulan hingga nyaris tanpa penghasilan. Produksi susu sapi berkurang drastis menjadi 50 persen bahkan tidak keluar sama sekali. Sapi yang disiapkan untuk dijual saat Idhul Adha juga nyaris tidak ada karena sapinya pada sakit dan kurus. Sekarang mereka justru punya hutang ke pabrik tahu untuk makanan ternak. Dari aspirasi yang disampaikan, mereka membutuhkan bantuan sapi, modal, obat-obatan, vitamin, pakan, kandang, sembako, dll.

Dr. Salim langsung merespon aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen PKS untuk membantu mereka. “Saya perintahkan anggota Fraksi PKS dari pusat hingga daerah untuk all out melakukan advokasi, pendampingan, dan memberikan bantuan untuk mereka. Carikan progran bantuan yang cepat untuk membantu karena mereka ada yang sudah tidak mendapatkan income sama sekali,” tegasnya.

Di akhir acara Dr. Salim menyerahkan paket bantuan untuk para peternak seraya mendoakan agar wabah PMK segera dapat diatasi dan peternak bisa normal kembali dalam mengembangkan usahnya. PKS juga mengadakan simulasi pengobatan PMK dengan memanfaatkan teknologi nano (nanoteknologi). (Jaz)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi Pelaku UMKM

Published

on

BANDUNG – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian.

LaNyalla pun meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang.

Sebab, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan.

“Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah 50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi financial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP,” ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022).

Namun terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. Dimana ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi
yang besar dan tidak rasional. Misalnya dengan
pinjaman 40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima 30 juta dan pengembalian menjadi 70 juta.

“Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman,” ucap dia.

Kondisi lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya.

“Saya setuju terkait
dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS
(Lembaga Penjamin Simpanan) khusus
koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana
atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan,” katanya.

Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Asep)

Continue Reading

NASIONAL

Jelang 2024, Habib Aboe Ajak Aleg Perempuan PKS Tingkatkan Kinerja

Published

on

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen DPP PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menitip sejumlah pesan ke Anggota Legislatif (Aleg) DPRD se-Indonesia. Secara rinci, Habib Aboe menyampaikan 4 pesan agar diperjuangkan di lembaga legislatif masing-masing di daerah.

“Para Aleg perempuan PKS perlu tingkatkan lagi kinerjanya. Perlu gesit menyelesaikan tugas-tugas kedewanan dengan semangat di DPRD masing-masing. Seperti kita tahu, anggota dewan itu kerap berhadapan banyak tantangan dan seperti itu dunia politik,” kata Habib Aboe saat beri materi di acara Bimteknas Aleg Perempuan PKS DPRD Se-Indonesia di Millennium Hotel, Jakarta Pusat, Tanah Abang, Kamis (23/06/2022) kemarin.

“Kita di PKS punya 200 Aleg perempuan se-Indonesia. Tentu dengan 200 Aleg itu menjadi energi sekaligus formasi luar biasa. Mari kita terus optimis melanjutkan nilai perjuangan ini,” sambung Habib Aboe penuh semangat.

Pada kesempatan itu Habib Aboe memuji langkah panitia menggelar Bimteknas (Bimbingan Teknis Nasional). Bagi Habib Aboe, Bimteknas ini menjadi terobosan PKS yang patut dilanjutkan untuk berbagi cerita perjuangan sesama Aleg sekaligus upaya meningkatkan koneksi.

Ketua MKD DPR RI ini menyampaikan keempat ‘oleh-oleh DPP PKS’ buat Aleg sebagai bekal Aleg Perempuan PKS berjuang di lembaga legislatif daerah masing-masing.

“Pesan pertama, di bidang legislasi aleg perempuan perlu menyatukan perjuangkan isu perempuan sebagai produk legislasi. Sebagai contoh, fasilitas cuti melahirkan perlu diperjuangkan. Yang kedua, Aleg perempuan PkS wajib aktif memperjuangkan sejumlah hak perempuan. Dan, bila ada masalah dari perempuan langsung segera diadvokasi”, papar Habib Aboe.

Pesan ketiga, lanjut Habib Aboe, Aleg perempuan sangat perlu mengembangkan keterlibatan kaum perempuan di tengah keluarga. Baginya, keterlibatan tersebut untuk menguatkan pondasi negara melalui jalur keluarga.

“Maksudnya, para Aleg PKS tak sekedar mengadvokasi persoalan masyarakatnya saja, termasuk mengurus urusan publik. Tapi para Aleg wajib mendorong dirinya lebih sejahtera untuk majukan ekonomi keluarga,” pesan Habib Aboe.

Pesan keempat Anggota Komisi III DPR RI ini, di mana Aleg perempuan PKS bisa membangun basis sosial yang tinggi buat dirinya dengan cara membuat sejumlah kegiatan sosial termasuk gelar kegiatan yang produktif.

“Tentu dengan semangat, silahkan para Aleg perempuan PKS berinovasi dengan membuat sejumlah kegiatan kreatif yang dinamis di tengah masyarakat,” terang politisi senior PKS asal Dapil Kalimantan Selatan ini. (Arman)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending