Connect with us

HUKUM

Temuan Komisi III DPR: Ada Indikasi Kenaikan Peredaran Narkotika Selama Pandemi Covid-19 di Kalsel

Published

on

KALIMANTAN SELATAN – Hari ini Jumat (5/2/2021) Rombongan Komisi III DPR RI mengunjungi Mapolda Kalsel dan menggelar Rapat Kerja dengan jajaran Polda Kalsel dan Kajati Kalsel.

Raker ini adalah bagian dari Kunjungan Spesifik yang dilakukan oleh Komisi III ke Kalimantan Selatan. Agenda utamanya adalah monitoring kinerja serta membahas isu-isu yang menjadi atensi publik di Kalsel.

゛Saya mengapresi support yang diberikan pihak Polda Kalsel dalam penanganan banjir, baik dalam tahap evakuasi, dukungan logistik maupun pengamanan. Saya mendapat informasi setidaknya ada 3 ribu personel yang diperbantukan untuk membantu dampak banjir. Sesungguhnya peran Polri dalam bencana seperti ini sangat membantu masyarakat,゛kata Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi yang ikut rombongan usai acara pada wartawan didampingi Kapolda Kalsel Irjen Rikhwanto.

゛Namun demikian saya dapat banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai persoalan banjir ini, apa yang sebenarnya menjadi penyebab banjir di Kalsel sehingga bisa sedemikian hebat. Apakah pihak polda sudah melakukan kajian soal ini ? apakah sudah ditemukan penyebabnya ?,゛sambung Habib Aboe.

Menurut Sekjen DPP PKS itu, persoalan lain yang kerap disorot di Kalsel adalah soal peredaran narkoba. Alasan itu, Habib Aboe mengapresiasi kinerja Polda Kalsel.

゛Saya mengapresiasi Direktorat Narkoba Polda Kalsel yang kemarin tanggal 13 Januari mengamankan 11 kg sabu dari para kurir yang ditangkap di area parkir Duta Mall,゛ujar Habib yang juga Ketua MKD DPR RI.

Namun, lanjutnya, BNNP Kalsel mengatakan, pihaknya justru menganalisa adanya indikasi kenaikan aktivitas peredaran narkotika selama pandemi Covid-19.

゛Langkah apa saja yang dilakukan oleh Polda untuk mencegah peningkatan aktifitas peredaran narkoba di era pandemic ini ? dan apakah sudah ada sinergi di BNNP Kalsel ? mohon dijelaskan ?,゛tanyanya.

Untuk Kejati Kalsel, ia memberikan dukungan penuh persiapan Kejati menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Haib Aboe mengaku, akhir tahun kemarin dirinya sudah memantau langsung kesiapan Kejati Kalsel menuju WBBM.

゛Saya berharap ini dipersiapkan dengan baik, dan semoga bisa lolos mendapatkan WBBM,゛terangnya.

゛Saya ingatkan agar setiap perkara narkoba yang dilimpahkan ke kejaksaan mendapatkan atensi yang serius dan dintuntut secara maksimum. Soal penuntutan narkoba ini memang selalu menjadi bahan diskusi saya dengan para kajati sebelumnya. Karena ini merupakan ancaman nyata untuk generasi banua. Ini sangat merusak generasi muda dan masa depan negara kita. Karenanya kita tidak boleh kompromi, kita harus tegas soal ini. Saya harap ini menjadi atensi khusus,゛papar Politisi Senior asal Kalsel ini. (HAB)

HUKUM

Ketua DPD Usulkan Work From Home Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA

Published

on

YOGYAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan.

LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan.

“Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,” kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut.

“Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,” tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi.

“Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,” ujar LaNyalla.

LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi.

“Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,” papar LaNyalla.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu.

“Cuti yang panjang dikhawatirkan malah
menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,” urai LaNyalla.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA.

Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh.(Andi)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe Puji Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu Milik KPK

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyie menyambut baik program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022. Bagi Habib Aboe, program tersebut langkah awal yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.

“Kami menyambut baik Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang digagas oleh KPK. Hal ini adalah langkah baik dalam upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Upaya preventif seperti ini memang diperlukan,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Sebagai informasi, KPK gelar berupa kegiatan yang diberi nama sebagai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Di mana program ini berawal Executive Briefing buat 20 para pimpinan serta sejumlah pengurus partai politik yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut digelar hari Rabu ini di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (18/5/2022).

Habib Aboe menyampaikan, dirinya langsung hadir ke Gedung Juang Merah Putih KPK tersebut sebagai tanda serius bahwa PKS sangat mendukung program tersebut. Mengingat politik yang cerdas sebagai simbol integritas bagi para politisi menjalankan amanah rakyat Indonesia.

“Oleh karenanya, saya secara langsung datang dan tidak mewakilkan pada acara ini. Hal tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap program yang digagas KPK ini. Sekaligus juga komitment kita dalam upaya pencagahan tindak pidana korupsi,” jelas Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Sebagai partai yang lahir paska reformasi, PKS memahami betul semangat reformasi untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita memiliki kesadaran bersama, bahwa korupsi adalah salah satu rintangan dari bangsa ini untuk mencapai kemajuan,” sambung politisi asal Dapil Kalimantan Selatan ini.

Ketua MKD DPR RI ini berjanji, ke depannya, PKS sebagai partai yang lahir dari rahim rakyat sangat mendukung program KPK memberantas korupsi di negeri ini. Wajar saja, akunya, PKS selalu memberikan pembekakalan kepada seluruh pengurus PKS terkait bahaya tindak pelaku korupsi bagi bangsa dan negara ini.

“Untuk selanjutnya PKS akan bersinergi dengan KPK untuk memberikan pembekalan kepada seluruh pengurus PKS. Kegiatan yang direncakan akan dilaksanakan bulan juni mendatang tersebut akan diikuti oleh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk mewujuskan amanah reformasi,” pungkas Habib Aboe. (LP)

Continue Reading

HUKUM

AMPERA Jakarta Desak KPK Ungkap Pengadaan “Kapal Fiktif” di Kabupaten SBB

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk membentuk Tim Investigasi untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan kapal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending