Connect with us

NASIONAL

Terima Mahasiswa Jayabaya, Bamsoet Sampaikan Pentingnya PPHN Sebagai Bintang Penunjuk Arah Pembangunan

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, proses pemindahan Ibu Kota Negara merupakan hal lumrah yang juga dilakukan berbagai negara dunia. Belajar dari berbagai negara dunia, proses pemindahan Ibu Kota Negara memerlukan waktu yang tidak sedikit. India, misalnya, memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Kolkata ke New Delhi. Australia bahkan memerlukan waktu sekitar 45 tahun untuk menyelesaikan pembangunan Canberra dari pedesaan menjadi Ibu Kota Negara yang modern. Malaysia perlu sekitar 10 tahun membangun Putrajaya yang awalnya lahan perkebunan karet dan kelapa sawit menjadi pusat pemerintahan yang dinamis.

“Berbagai pengalaman negara dunia tersebut menjadi pelajaran besar bagi Indonesia yang akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proses yang ditempuh akan memakan waktu yang tidak sedikit, bisa 10 hingga 20 tahun. Disinilah salah satu letak urgensi pentingnya kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai bintang penunjuk arah pembangunan. Memastikan keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara dari Presiden Joko Widodo ke periode penggantinya. Karena jika hanya diatur melalui Undang-Undang, sangat rawan ditorpedo oleh Perppu,” ujar Bamsoet usai menerima Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, di Jakarta, Rabu (12/1/22).

Turut hadir antara lain Ketua Senat Mahasiswa FH Universitas Jayabaya Farid Sudrajat, Korpus HKPSI Muhammad Afdhal Alfarisyi, Persemu FH Universitas Jayabaya Haldoko Danantyas Subandoro, dan Wakil Ketua BPM Universitas Jayabaya Aisyah.

Ketua DPR RI-20 ini menjelaskan, tidak hanya pemindahan Ibu Kota Negara, substansi PPHN juga harus dapat menggambarkan wajah Indonesia 50 tahun bahkan 100 tahun kedepan. Termasuk menggambarkan pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, dan berbagai pembangunan konektivitas antar wilayah, serta berbagai rencana pembangunan strategis lainnya.

“Kehadiran PPHN akan menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial yang sangat dipengaruhi revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Menjawab berbagai tantangan pembangunan, serta menggambarkan megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam, dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Singapura yang saat ini tumbuh menjadi negara maju di Asia Tenggara, memiliki visi pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai ‘the Concept Plan’ yang dirumuskan sejak tahun 1971. Berisi perencanaan pembangunan yang menjadi pondasi, pedoman dan panduan dalam membangun struktur kota melalui pengelolaan lahan dan transportasi strategis. Artinya, butuh waktu antara 40 hingga 50 tahun bagi Singapura untuk mewujudkan visi besar kenegaraannya, hingga menjadikan Singapura seperti sekarang.

“Sebelum merdeka pada 1965, luas wilayah daratan Singapura sekitar 581 kilometer persegi, jauh lebih kecil dibanding Jakarta yang memiliki luas daratan sekitar 661 kilometer persegi. Karena perencanaan yang matang, pada tahun 2015, luas daratannya bertambah menjadi 719 kilometer persegi. Di tahun 2017, sudah mencapai 849 kilometer persegi. Luas wilayahnya masih akan terus bertambah hingga tahun 2030, setidaknya sekitar 100 kilometer persegi lagi,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, China saja sejak tahun 1953 mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN, bahkan sudah mempersiapkan pembangunan untuk menatap China 2050. Sementara Jepang, sejak tahun 1950-an juga sudah memiliki perencanaan pembangunan hingga 50 tahun ke depan.

“Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sudah memiliki Haluan Negara berupa Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Oleh Presiden Soeharto diteruskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada saat reformasi, perencanaan yang melibatkan partisipasi publik tersebut hilang. Tidak heran jika sampai saat ini kita seperti linglung. Karenanya sangat penting bagi Indonesia untuk kembali memiliki Haluan Negara, yang kini oleh MPR RI sedang dibahas dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN),” pungkas Bamsoet. (Dwi)

NASIONAL

Oknum Bawa Atribut HMI MPO Dalam Aksi 19 Mei di DPR, Formatur Cabang Jakarta Akan Tindak Tegas

Published

on

Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Jakarta yang dipimpin Hairun Tasane atau Arnold angkat bicara soal aksi yang digelar oleh Aliansi KRL – KKN pada Kamis (19/5/22) siang di gedung DPR RI, terkait ada oknum yang tidak bertanggung jawab membawa nama HMI MPO Cabang Jakarta. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Hermanto Desak Pemerintah Segera Stabilkan Harga Sawit di Tingkat Petani

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, mendesak Pemerintah segera menstabilkan harga sawit di tingkat petani. Rendahnya harga sawit yang terjadi sekarang ini membuat petani putus asa.

“Mereka hope less. Seakan tidak ada harapan lagi untuk terus mengembangkan perkebunan sawit ini,” ungkap Hermanto dalam Program Unggulan Fraksi PKS, PKS Legislative Report, saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, (17/052022) kemarin.

Harga sawit saat ini, lanjut Hermanto, benar-benar anjlok sampai titik nadirnya.

“Banyak sawit petani yang tidak terserap oleh industri. DPR mendorong Pemerintah agar harga sawit yg anjlok ini bisa segera teratasi, sehingga petani bersemangat,” ujar legislator dari FPKS DPR RI ini.

Hermanto melanjutkan, jika Pemerintah gagal mengatasi persoalan sawit ini tentu akan berakibat buruk kepada masyarakat.

“Pemerintah harus menciptakan equilibrium atau keseimbangan, bagaimana caranya agar ekspor tetap ada, di sisi lain kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi,” papar Hermanto.

“Jika keseimbangan tidak terjadi, maka setiap kebijakan yang diambil selalu akan merugikan semua pihak,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)

Continue Reading

NASIONAL

Adies Kadir Rapatkan Barisan Kader Golkar Tak Percaya Hoax Munaslub

Published

on

JAKARTA – Ketua Umum DPP Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) Adies Kadir menegaskan kader Partai Golkar masih solid bekerja  mendukung agenda kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Termasuk memenangkan Airlangga di Pilpres 2024 mendatang.

Adies yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menghimbau para kader tetap militan bekerja khususnya membantu rakyat bersama Partai Golkar hingga tanpa mengiraukan isu hoax terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang beredar di luar sana.

“Saya minta kepada seluruh kader Partai Golkar, wabil khususnya yang ada di Ormas MKGR tidak terganggu dengan isu Munaslub. Karena informasi yang beredar itu sama sekali tidak valid, tentu bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar,” jelas Adies seperti keterangan tertulisnya pada Lintas Parlemen, Kamis (12/5/2022).

Menurut Adies menggelar Munaslub tidak semudah dibayangkan. Bagi Adies sejumlah ketetapan atau syarat yang harus dilalui sebelum digelar Munaslub seperti termaktub di AD ART Partai pasal 39 ayat 3. Pada ayat 3 tentang Munaslub tersebut menegaskan sejumlah syarat Munaslub digelar.

“Dalam ayat 3 itu sangat jelas mengatur mekanisme digelarnya Munaslub. Di mana Munaslub bisa diselenggarakan jika kondisi luar biasa. Dan Munaslub digelar atas permintaan atau persetujuan sekurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi,” ungkap Adies yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Selain syarat itu, lanjut Adies, pada ayat itu disebutkan Munaslub Partai Golkar digelar jika berada pada kondisi terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ia mengaku, pengurus DPD Partai Golkar hingga di daerah masih mendukung kepemimpinan Airlangga.

“Kondisi internal juga tetap normal dan tidak menghadapi ancaman serius yang mengancam sehingga tak perlu Munaslub. Dan, tak ada sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa digelar Munaslub. Semua baik-baik saja, tak ada masalah. Sehingga, tak ada satu hal pun yang perlu kita persoalkan apalagi diributkan,” tegas Adies asal Dapil Jawa Timur I ini.

Adies mengaku, seluruh program Munas di bawah arahan Airlangga berjalan sesuai agenda dengan baik. Untuk itu, ia meminta para kader Partai Golkar tak terpancing dengan isu yang beredar tanpa dilandasi fakta.

“Ya sudah, kita harus fokus kerja saja dan jangan terpancing isu yang tak didasari oleh fakta yang valid,” terangnya.

Di akhir keterangannya, Adies juga kembali mengingatkan amanat Munas sebelumnya dengan mengusung Airlangga Hartarto sebagai Capres Partai Golkar di Pilpres 2024 mendatang.

“Agenda ini (usung Airlangga di Pilpres) merupakan amanat Munas yang wajib dijalankan oleh semua pihak di internal Partai Golkar. Jadi, siapapun yang menolak keputusan ini berarti telah menghianati hasil Munas,” ujarnya. (Adam)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending