Connect with us

EKONOMI

Tolak APBN Danai Kereta Cepat, Jazuli: Prioritas Utama APBN Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Rakyat

Published

on

JAKARTA – Fraksi PKS menolak dana APBN digunakan untuk mendanai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sebagaimana bunyi Perpres terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Perpres 93/2021). Menurut Jazuli ada tiga alasan yang melatari penolakan Fraksinya.

“Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan covid dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil. Beban penanganan covid sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” ungkap Jazuli.

Kedua, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, bentuk inkonsistensi Presiden sendiri karena dulu mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan. Konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat. Proyek kereta cepat sejak perencanaannya sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak. “Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?,” tanya Jazuli heran.

“Ketiga, saya dengar ada kesalahan kalkulasi investasi. Kalau salah kenapa jadi beban negara dan APBN? Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Kita tahu APBN  sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini, jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main,” tandas Jazuli.

Dengan berkaca dari pengelolaan proyek kereta cepat ini wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur, apalagi proyek-proyek yang mangkrak. Wajar juga jika Fraksi PKS makin khawatir proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran.

“Untuk itu kita perintahkan anggota Fraksi di Komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat dan terkesan ugal-ugalan karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan,” pungkas Jazuli. (J3)

EKONOMI

Fintech Alternatif Pembiayaan Rakyat Unbankable, Capai Transaksi Rp100 Triliun

Published

on

JAKARTA – Peningkatan jumlah peminjam atau nasabah, dan peningkatan nilai pinjaman Fintech dengan mekanisme P2P lending memberi bukti tentang tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa pembiayaan. Masyarakat memilih dan menjadikan Fintech P2P lending sebagai alternatif atau jalan keluar karena kebutuhan akan jasa pembiayaan itu tak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional. Namun hal tersebut perlu diwaspadai oleh lembaga otoritas keuangan akan dampak turunannya. Baik terhadap masyarakat pengguna maupun perbankan.
 
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Agustus 2021, penyaluran pinjaman atau pembiayaan melalui mekanisme P2PLending sudah mencapai nilai Rp 101,51 triliun. Penyaluran pinjaman tertinggi terjadi pada Juli 2021 dengan total Rp 15,66 triliun dan sedikit menurun pada Agustus tahun ini dengan total penyaluran Rp 14,95 triliun.
 
Pertumbuhan tahunannya juga terbilang tinggi. Sampai dengan Agustus 2021, realisasi jasa pembiayaan fintech P2P lending tumbuh dengan 70,36 persen menjadi Rp 26,10 triliun. Sedangkan pertumbuhan tahunan kredit perbankan per Juli 2021 tercatat 0,5 persen.
                                        Data OJK juga menunjukan peningkatan signifikan minat masyarakat memanfaatkan Fintech dengan mekanisme P2P (peer to peer) lending untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Pada periode Januari-Agustus 2021 misalnya, mekanisme pembiayaan P2P lending dimanfaatkan oleh tidak kurang dari 237,63 juta entitas.  
 
Rangkaian data ini, menurut Bamsoet, menjelaskan bahwa potensi pasar pembiayaan di dalam negeri itu riel dan sangat besar. Bahkan, di tengah krisis kesehatan, kebutuhan akan jasa pembiayaan itu tetap tinggi.  

“Berkat perkembangan teknologi finansial yang menghadirkan ragam aplikasi, masyarakat yang butuh jasa pembiayaan kini tidak lagi mengandalkan perbankan,’’ ujarnya.
 
Pilihan masyarakat yang jatuh pada fintech P2P lending lebih disebabkan mekanisme dan prosesnya dibuat sederhana, cepat serta efisien. P2P lending adalah sistem atau plaform yang menghubungkan calon penerima pembiayaan dengan penyedia pembiayaan melalui teknologi.
 
Kelompok investor sebagai penyedia pembiayaan tidak melihat faktor atau syarat bankable dari calon penerima pembiayaan. Di perbankan, seseorang harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan status bankable agar bisa mendapatkan pembiayaan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, yang bersangkutan akan masuk dalam kelompok nasabah unbankable.
 
Pada mekanisme P2P Lending, proses menyetujui sebuah proyek pembiayaan berlangsung singkat selama aspek legalitas proyek terpenuhi dan berkepastian. ‘’Karena mekanisme P2P lending terbilang baru, tentu banyak aspek masih harus dibenahi. Efektivitas aspek pengawasan harus ditingkatkan untuk melindungi investor dan masyarakat sebagai nasabah,’’ kata Bamsoet. (DWI)

Continue Reading

EKONOMI

Ketua DPRD Sumbar Supardi Harap Bank Nagari Tunjang Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

By

Kabarakyat, PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi asal fraksi Partai Gerindra mengatakan, Perda nomor 3 tahun 2006 fungsi Bank Nagari disamping penyimpan dana daerah, diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Sumbar.

“Pandemi covid 19 memberikan dampak kepada UMKM di provinsi Sumbar khususnya kabupaten 50 kota,” ujar Supardi saat penandatangan MoU Pengembangan digitalisasi ekonomi daerah antara Pemerintah 50 kota dengan Bank Nagari, di 50 Kota, Jumat, 24 September 2021.

Menurut Supardi, pihaknya mengapresiasi Bank Nagari, karena ada juga si mamak program Bank Nagari dengan bunga yang lebih rendah lagi.

“Diharapkan tumbuhnya ekonomi Sumbar, tumbuhnya ekonomi sumbar ditandai dengan tumbuh UMKM, karena diberikan Rp 32 Milyar penyertaan modal kabupaten 50 kota kepada Bank Nagari,” ujar Supardi merupakan politisi Partai besutan Prabowo Subianto bakal calon kuat Wali Kota Payakumbuh ini.

Lanjut Supardi, dengan sistem digitalisasi ini kedepan pelaksanaan transaksi keuangan semakin optimal.

“Kita tidak lagi mgemakai uang kas melain transaksi non tunai,” ujar Supardi.

Tampak acara Bupati Kabupaten 50 Kota, Safarudin Datuak Bandaro Rajo, Ketua DPRD prov. Sumatera Barat Supardi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama A, Kepala OJK Sumbar Yusri, Direktur Utama PT Bank Nagari M. Irsyad, Komisaris Utama PT. Bank Nagari, Benny Warlis, Jajaran Direksi dan Komisaris PT. Bank Nagari dan Sekda Kab 50 Kota Widia Putra .

Selain MoU juga dilakukan launching E-Retribusi tempat rekreasi – dinas pariwisata dan olahraga, E-retribusi KIR – dinas perhubungan KUR super mikro MARANDANG (Melawan rentenir daerah minang) BALABO, TAPELIKO DAN WARUNG PAMAN dan penyerahan CSR Bank Nagari Tahun 2020. (Yuliadi)

Continue Reading

EKONOMI

Hermanto Evaluasi APBN 2020: Utang Membengkak, Covid-19 Tak Tuntas, Target Ekonomi Tidak Tercapai

Published

on

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto mengungkapkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan utang yang menjadi kewajiban Pemerintah pada tahun 2020 sebesar 6.625,4 triliun atau 59,69 persen dari aset sebesar 11.098,6 triliun. Nilai tersebut menunjukan bahwa tingkat solvabilitas keuangan negara sudah sangat rawan.

“Karena itu pada APBN 2021 yang sedang berjalan ini alangkah baik bila Pemerintah mengurangi resiko solvabilitas dengan cara mengurangi utang agar tidak menjadi beban keuangan pada tahun berikutnya,” kata Hermanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan Lintas Parlemen, Selasa (7/9/2021).

Selain besarnya jumlah utang, kata Hermanto, terdapat temuan saldo anggaran lebih (SAL) akhir tahun 2020 sebesar 388,1 triliun.

“Ini menunjukan, Pemerintah tidak efektif dalam merealisasikan belanja negara. Pemerintah tidak memiliki perencanaan APBN yang akurat,” tandas legislator dari Fraksi PKS DPR ini.

Besarnya jumlah utang dan SAL tahun 2020 merupakan 2 dari 26 catatan temuan BPK terkait implementasi APBN 2020.

“Meskipun APBN telah disusun berdasarkan UU No. 2 tahun 2020 dan telah terjadi refocusing yang berulang kali, namun ternyata tidak menjamin kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara semakin baik,” tutur Hermanto.

“Dua puluh enam temuan BPK, belum beresnya penanganan wabah covid-19 dan tidak tercapainya target makro ekonomi meskipun Pemerintah telah menetapkan PEN pada tahun 2020 menjadi beban anggaran pada tahun 2021 dan 2022,” tambahnya.

Lebih jauh Hermanto meminta Pemerintah agar menindaklanjuti 26 temuan BPK secara akuntabel dan kredibel karena APBN merupakan cermin dari komprehensivitas kebijakan pendapatan dan belanja negara yang berdampak terhadap kinerja makro ekonomi nasional. Temuan BPK tersebut berhubungan dengan sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang memiliki implikasi terhadap opini dan kepercayaan publik kepada Pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Pemerintah harus menindaklanjuti temuan tersebut sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ucap Hermanto.

“Hasil implementasi APBN 2020 harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah agar lebih akurat dalam menyusun APBN tahun-tahun berikutnya,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (joko) 

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending