Connect with us

PARLEMEN

Warga Sukabumi Dukung Polisi Tangkap Pengedar Narkoba

Published

on

SUKABUMI – Masyarakat yang bermukim di perumahan BCA di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merasa bersyukur atas ditangkapnya gembong narkoba di kompleks itu di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Adalah Rizky Tri Agung warga RT 1 RW 12 Perumahan Cidahu baru saja ditangkap oleh pihak kepolisian Johar Baru, Jakarta Pusat. Rizky tak sendiri ditangkap oleh polisi, ia bersama temannya berinisial M. Rizki dan M disebut-sebut bandar narkoba.

Atas jasa polisi menangkap bandar Narkoba tersebut. Mewakili warga,  Ketua RT 1 RW 12 Perumahan Cidahu, Sukabumi Hartono mengapresiasi langkah kepolisian menangkap Rizky alias Obon gegera sangat meresahkan warga setempat.

“Kita di sini sangat mendukung, Rizky alias Obon ditangkap polisi. Kita mengapresiasi karena apa yang dilakukan Obon menghancur generasi,” kata Hartono saat dihubungi Bela Rakyat, Selasa (21/9/2021).

Saat ditanya aktivitas Obon. Hartono mengatakan, Obon kesehariannya pengangguran. Ia tidak punya aktivias yang bisa menopang keluarganya.

“Kesehariannya dia jual narkoba. Dia jual beli narkoba. Memang kita warga senang. Sekarang tinggal dirasakan apa yang sedang lakukan,” tegas Hartono.

Sementara keluarga Obon merasa kaget dengan apa yang dialami Obon. Ia tidak menyangka Obon melakukan jual beli haram tersebut.

“Kita dari keluarga kaget jugalah (mendengar info itu) saya satu kaget. Tapi dia menganggur, dia nongrong-nongrong gitu. Tidak ada kerjaan. Keluarga, soal (penangkapan itu (kamk) serahkan kepada polisi. Apalagi saat ditangkap ada BB (barang bukti). Rikzi (Obon) mengaku sendiri. Kami kasian, karena istrinya lagi hamil,” ungkap keluarga Obon pada Bela Rakyat, yang meminta identitasnya disembunyikan.

Bela Rakyat berusaha menghubungi Kapolsek Johar Baru Edison untuk menayakan kebenaran berita dan kondisi Obon saat ini. Edison belum merespon hingga berita ini diturunkan. (HMS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARLEMEN

Segera Anulir Penetapan UMK, Sekjen PKS: Pemerintah Harus Patuh!

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta pemerintah harus segera menganulir penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK pasca ditetapkan hasil uji materi UU Cipta Kerja oleh MK. Bagi Habib Aboe, menganulir penetapan UMK sebuah kewajiban.

“Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah paska Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian UU Cipta Kerja adalah menganulir penetapan UMK. Hal ini sejalan dengan amar putusan yang telab ditetapkan oleh MK,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Sabtu (27/11/2021).

Habib Aboe menyampaikan, salah amar putusan MK adalah penangguhan kebijakan strategis terkait UU Cipta Kerja. Dimana amar putusan MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tentu ini wajib dipatuhi dan segera dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Ketua MKD DPR RI ini, UMK adalah kebijakan strategis dan berdampak luas sebagaimana dimaksudkan oleh MK, karenanya kebijakan UMK ini harus dianulir.

“Karena UMK 2022 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Dimana aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” jelas Habib Aboe.

Ia menegaskan, pada satu sisi penetapan UMK dengan PP tersebut mendapat penolakan yanv masif dari buruh. Sedangkan pada sisi yang lain legal standing penetapan UMK tersebut dianggap MK tidak konstitusional.

Oleh karenanya, lanjut Anggota Komisi III DPR RI ini, pemerintah wajib patuh terhadap putusan MK tersebut, agar tidak menggunakan Perhitungan UMK 2022 menggunakan PP 36 Tahun 2021.

“Tentunya, seharusnya jika mengikuti amar putusan MK, pemerintah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 untuk menetapkan UMK 2022,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

PARLEMEN

Hermanto: Maggot Pakan Mampu Turunkan Biaya Produksi Ternak

Published

on

BATUSANGKAR – Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyempatkan bertemu dengan petani Kabupaten Tanah Datar guna mensosialisasikan manfaat maggot dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akselerasi Ekspor Budidaya Maggot di Hotel Emersia, Batusangkar, Sabtu (20/11/2021). Ia berharap ada dari peserta kegiatan ini kelak menjadi eksportir maggot.

“Maggot itu berasal dari salahsatu jenis ulat. Banyak orang jijik saat melihat ulat. Tapi kini yang terlihat jijik itulah yang kita kelola menjadi intan permata,” ujar Hermanto dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.

Maggot, jelasnya, memiliki multifungsi. Maggot merupakan alternatif pakan ternak yang kaya protein. “Penggunaan maggot sebagai pakan mampu menurunkan biaya produksi ternak,” ucap legislator dari FPKS DPR RI ini.

Maggot, lanjutnya, mampu mengurai limbah organik menjadi pupuk organik. “Ini berarti maggot berperan aktif dalam kelestarian lingkungan dan berkontribusi menyuburkan tanaman,” papar Hermanto.

Dengan demikian, katanya, budidaya maggot tidak sulit. Bahan bakunya berupa sampah organik, murah dan mudah didapat. “Kesuksesan dalam budidaya maggot tergantung kedisiplinan kita. Disiplin mengumpulkan sampah organik,” tutur Hermanto.

Dengan sentuhan sains, mengelola sampah maka memanen maggot. “Mengubah barang yang semula tidak bermanfaat menjadi bermanfaat dan menghasilkan uang,” pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Kegiatan bimtek terselenggara atas kerjasama Badan Karantina Pertanian dengan Komisi IV DPR. Hadir dalam kegiatan ini Koordinator Keamanan Hayati Hewani Sri Endah Ekandari, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Iswan Haryanto, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Tanah Datar Nusirwan serta 3 tokoh setempat Adib Fadil, Firdaus Agus dan Ade Raunas. (Joko)

Continue Reading

PARLEMEN

DPR Sayangkan Kembali Terjadi Kebakaran Tangki Pertamina

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yulinani Paris menyayangkan peristiwa kebakaran Tangki Pertamina, Cilacap Jawa Tengah.

“Terlalu sering kebakaran. Kami akan panggil Pertamina untuk mendapat penjelasan detil kebakaran ini. Apakah di kilang atau di bagian lain,”ujar Andi Yuliana Paris dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Sabtu (12/11).

Politisi dari Fraksi PAN ini kembali menambahkan, harus ada audit forensik terhadap kelayakan alat. Termasuk menanyakan apakah semua alat di Kilang- Kilang memang rawan terhadap petir.

Sebagaimana diketahui telah terjadi kebakaran tangki Pertamina di Cilacap pada Sabtu (13/11) pukul 19.15 WIB. Konon, tangki 36T102 berisi Pertalite dengan level tangki 15,9 meter versus maximal level 20 meter atau sekitar volume 31.000 KL versus maximal 39.000 KL. (Ayu)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending